Jakarta (18/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, merespon rencana Pemerintah yang akan membuka lahan baru untuk penanaman singkong seluas 30 ribu hektar di Bengkulu.
Hal tersebut, kata Johan, akan berdampak semakin jatuhnya harga dan akan merugikan kepentingan petani karena produk petani tidak terserap sehingga petani semakin menderita.
“Semestinya Pemerintah berorientasi keberpihakan pada petani dengan cara pemberdayaan dan perluasan lahan milik petani, melakukan control harga di pasaran agar petani tidak dirugikan serta menjamin serapan produk singkong dari petani,” tegas Johan.
Politisi PKS ini menilai seharusnya Pemerintah membuat kebijakan untuk mengembangkan produktivitas lahan singkong milik petani, bukan dengan membuka lahan baru yang sangat luas.
“Artinya optimalkan dulu program intensifikasi yang bisa menguntungkan petani baru kemudian melakukan ekstensifikasi dengan pola pemberdayaan petani dan inovasi budidaya singkong serta inovasi produk turunan singkong agar harga di tingkat petani bisa terjamin dan bisa menguntungkan petani singkong”, papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini menilai, rencana food estate penanaman singkong dalam lahan baru yang luas akan berdampak pada tidak optimalnya potensi lahan yang dimiliki petani serta akan meminggirkan peran petani kecil dan masyarakat sekitar menjadi semakin termarjinalkan.
“Pembangunan ketahanan pangan kita berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan bukan pada mega proyek yang hanya menguntungkan pemodal dan perusahaan besar”, urai Johan.
Selanjutnya Johan menghimbau agar Pemerintah memperkuat program pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan untuk menekan angka pengangguran dan menjadikan Pertanian sebagai prioritas mengembangkan ekonomi masyarakat.
Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini mencontohkan lebih baik Pemerintah menggalakkan pengembangan inovasi budidaya varietas singkong milik petani dengan produktivitas tiap pohon mencapai 8-9 kilogram serta mempelopori inovasi produk turunan singkong yang siap dikonsumsi masyarakat.
“Jadi saat ini Pemerintah tidak perlu membuka lahan baru yang begitu luas, namun cukup optimalkan peran petani dengan sistem budidaya dan teknologi tepat guna agar kesejahteraan petani meningkat,” tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI