Jakarta (02/10) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (FAPI) terkait pelaksanaan Pilkada 2020 melalui platform virtual Zoom, Jumat (02/10).
“Fraksi PKS senantiasa memberi kesempatan kepada beragam kalangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Memang, biasanya kami membuka di hari Selasa dan Jumat, tetapi tidak menutup kemungkinan di hari-hari lainnya”, ungkap Teddy dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, FAPI menyampaikan penyesalan mereka atas keputusan pemerintah dan DPR yang tetap akan melangsungkan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Padahal, pandemi Covid-19 belum terkendali dan momen Pilkada dikhawatirkan akan mencipta kluster-kluster baru yang membahayakan bagi rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Teddy menyatakan bahwa Fraksi PKS sangat menyadari kekhawatiran masyarakat atas ancaman Covid-19, dan telah menyampaikan hal itu kepada perwakilan pemerintah dalam rapat-rapat Komisi II.
“Kami sudah sampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus dicermati ulang. Namun, berdasar Perppu No.2 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden, memang Pilkada diputuskan untuk terselenggara pada 9 Desember. Dan tampaknya belum akan diubah”, jelas Teddy.
Meski begitu, Teddy menambahkan bahwa dalam Perppu itu pun pada dasarnya masih dibuka kemungkinan untuk penundaan.
“Kita masih perlu menunggu, ini masih ada waktu untuk melihat keadaan dan situasi. Jika misalnya peningkatan jumlah Covid-19 tidak terkendali, sebenarnya Perppu No.2 Tahun 2020 membuka kesempatan untuk penundaan Pilkada. Tapi melihat dari situasi yang ada, ketika tahapan Pilkada sudah berjalan, kelihatannya tetap sesuai rencana awal”, ucap anggota DPR dari Dapil Bandung-Cimahi tersebut.
Maka dari itu, menurutnya, Fraksi PKS akan terus mengingatkan pemerintah dan KPU untuk tetap memprioritaskan keselamatan rakyat serta seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada. Fraksi PKS juga meminta pemerintah untuk terbuka bagi opsi-opsi lain yang memungkinkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini.
“Kami akan mengawal dan memantau pemerintah dan KPU untuk selalu berkomitmen dalam menjaga keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Di samping itu, dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak, termasuk pasangan calon, simpatisan, dan kader untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami pun akan teruskan aspirasi dan pernyataan sikap ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah”, tegasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI