Jakarta (19/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, mempertanyakan soal izin impor komoditas hortikultura.
Pasalnya, menurut Slamet, pengaturan impor komoditas hortikultura melalui sistem kuota sedangkan perizinan berusaha lebih melihat ke sisi bisnis yang tidak lagi menjadikan kuota sebagai alat pembatas impor yang utama.
“Jika melihat data nilai impor produk hortikultura khususnya buah dan sayuran (trademap.com), China adalah Negara terbesar yang menyuplai kedua produk tersebut,” ujar Slamet kepada media disela-sela RDP dengan Kementrian Pertanian khususnya Ditjen Hortikultura untuk kemajuan sektor hortikultura di Indonesia.
Menurut Slamet, Fraksi vPKS melihat kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap produk hortikultura asal China.
“Pertanyaannya Bagaimanakah cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan tersebut terutama buah yang melonjak sangat signifikan di era Presiden Jokowi ini,” tegas Slamet.
Oleh sebab itu, sambung Slamet, pihaknya berharap ada komitmen Pemerintah untuk meningkatkan produksi.Selain itu, kata dia, ada upaya untuk pengendalian impor hortikultura.
“Di era UU Cipta kerja pembatasan impor sudah hamper tidak relevan lagi. Sehingga beberapa ahli mengatakan bahwa membangun strategi perdagangan adalah jawaban dari dihilangkannya pembatasan impor,” ungkapnya.
Meelalui Penyusunan posisi ofensif dan defensif, imbuhnya, tentunya dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan perdagangan Internasional.
“Posisi yang cenderung defensif semisal substitusi impor dianggap menunjukkan orientasi masih pada inward looking/kepentingan sesaat,” paparnya.
Strategi promosi ekspor, lanjut dia, semakin diperlukan dengan pondasi daya saing, dibangun dengan investasi yang membawa manfaat baik sisi suplai maupun demand.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI