Jakarta (08/02) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, merasa miris dan heran terkait kasus bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwukore yang memiliki paspor Indonesia dan E-KTP serta paspor Amerika Serikat disaat bersamaan.
Sebenarnya, kata Surahman, kasus ini bukanlah yang pertama terjadi, kita masih ingat masalah Archandra Tahar yang memiliki hal yang serupa. Oleh karenanya, Surahman Hidayat menyoroti terkait dengan sistem kependudukan.
“Komisi II dan Kemendagri perlu melakukan pendalaman atas masalah ini, apakah masalah ini dikarenakan sistem kependudukan kita yang masih lemah sehingga tidak bisa mendeteksi double kewarganegaraan, atau ada permainan oknum yang sengaja menyembunyikan hal ini. Saya khawatir kasus ini senantiasa berulang kalau tidak dibenahi akar permasalahannya,” tegas Surahman.
Legislator Fraksi PKS dari Dapil Jabar X ini menilai, masalah tersebut tidak bisa dipandang ringan, karena calon kepala daerah ditegaskan dalam Undang-Undang harus Warga Negara Indonesia, dan negara kita tidak mengenal status dwiwarganegara.
“Kondisi ini sangat rentan gugatan dan mempengaruhi legitimasi bupati terpilih tentunya. Tapi saya ingin lebih menyoroti akar permasalahan kasus ini. Untuk status bupati terpilih kita serahkan kepada KPU dan Kemendagri, karena kontestasi pilkada sudah selesai dan kita membutuhkan pemerintah daerah segera bekerja menghadapi dampak covid 19 yang belum kunjung mereda, tapi tentunya pendekatan hukum harus dikedepankan dibandingkan pendekatan politis untuk memutuskan pencalonan bupati Orient Riwukore sah atau tidak,” ujar Surahman.
Surahman Hidayat berharap masalah seperti ini tidak terulang kembali, oleh sebab itu komisi II perlu mendorong Kemendagri bekerja sama dengan Kemenkumham segera melakukan investigasi terkait dengan sistem kependudukan yang berjalan saat ini, sehingga kasus double kewarganegaraan tidak kembali terjadi, dan masalah kependudukan lainnya seperti masalah double E-KTP atau E-KTP aspal (asli dengan identitas palsu) bisa teratasi.
“Terkait hal ini kita tidak perlu mencari kesalahan, tapi kita mencari apa yang masih lemah untuk segera dibenahi,” pungkas Surahman.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI