Salatiga (08/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, saat mengunjungi Dapilnya melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Kota Salatiga yang turut dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Salatiga, Muhammad Haris, Minggu (07/03/2021).
Pada kesempatan itu Bukhori menyampaikan pandangan strategisnya ihwal problematika kebangsaan dan keagamaan.
Sebab, Bukhori merasa prihatin dengan kondisi ketegangan antara wacana keagamaan dan kebangsaan yang terjadi belakangan ini.
Anggota Komisi Agama DPR ini menilai, kedudukan agama secara filosofis memiliki relasi yang integral dengan wacana kebangsaan sehingga tidak semestinya diposisikan dalam relasi yang saling berhadapan (antagonistik).
Hal ini, imbuhnya, dibuktikan salah satunya dengan narasi Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang mengandung muatan transendental sebagaimana ditegaskan melalui frasa ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…’.
“Dengan demikian, konstitusi kita secara jujur mengakui kedaulatan Tuhan. Alhasil, jika UUD diibaratkan sebagai akar dari pohon perundang-undangan, maka segala peraturan perundang-undangan berikut pelbagai aturan turunan dibawahnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama, apalagi bertentangan dengan nilai tersebut,” jelasnya.
Sehingga, demikian lanjut Bukhori, menjadi sulit bila Indonesia hendak dijadikan negara sekuler, apalagi dipaksa menjadi sekuler. Karena secara filosofis-historis Indonesia bukan negara sekuler.
“Di samping itu, juga menjadi tidak rasional jika politik di Indonesia dipisahkan dari nilai agama. Dan menjadi tidak masuk akal pula apabila agama hanya dijadikan sumber inspirasi, bukan sumber aspirasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bukhori juga menyorot konsep toleransi dalam Islam. Menurutnya, ruang lingkup toleransi dalam perspektif Islam hanya mencakup pada ranah muamalah semata, bukan pada ranah keyakinan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk mengetengahkan keyakinannya atau menempatkan kedudukan keyakinannya sesuai dengan hawa nafsu belaka.
“Keimanan itu sudah bersifat final dan tidak bisa ditoleransikan. Namun, pada sikap sosial justru kita tidak boleh menutup diri dalam bertoleransi,” tegas Bukhori.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI