Jakarta (18/04) — Politisi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan pandangannya terkait polemik vaksin Nusantara yang saat ini terus bergulir.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menyoroti kemunculan vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto usai tersingkir dari kursi Menteri Kesehatan.
Dalam perjalanannya, vaksin Nusantara tak lolos penilaian dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) karena terkait terganjal Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK).
BPOM menyebut dokumen dari Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga hasil penelitian uji klinis fase I vaksin Nusantara belum sesuai kaidah penelitian.
Sayangnya, meski BPOM telah memutuskan vaksin Nusantara tidak sesuai kaidah penelitian justru kini para anggota DPR ramai-ramai menyatakan ingin mendapat vaksin itu.
Melalui beberapa cuitan di akun Twitter-nya, Sabtu, 17 April 2021, Mardani Ali Sera mengingatkan betapa pentingnya dasar pengetahuan (basis sains) sebuah vaksin.
Mardani Ali Sera yang juga Anggota DPR itu menilai ada komunikasi yang tidak berjalan antara BPOM dengan tim peneliti vaksin Nusantara.
“Terkait polemik penggunaan vaksin Nusantara, basis sains mesti diutamakan. Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara dan ini perlu diperbaiki,” tulis Mardani Ali Sera melalui akun Twitter-nya @MardaniAliSera, dikutip Pikiran-Rakyat.com.
“Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 harus aman, bermutu, dan efektif,” sambungnya.
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera pun turut meyinggung meski ada semangat mencintai produk dalam negeri tetapi harus mengikuti aturan.
“Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri,” tulis Mardani Ali Sera.
“Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik,” cuitnya menambahkan.
Menurut Legislator dapil DKI Jakarta I itu harus ada perbaikan yang dilakukan tim peneliti vaksin Nusantara termasuk mengikuti saran BPOM.
“Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya,” tulis Ketua DPP PKS itu.
“Ikuti saran dan rekomendasi tersebut karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung,” cuit Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera menilai bila vaksin Nusantara belum mengantongi izin BPOM nanti siapa pihak yang bertanggung jawab bila ada gejala yang terjadi.
“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” cuitnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI