Jakarta (03/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menghadiri hari aspirasi yang diselenggarakan Fraksi PKS untuk mendengarkan aspirasi dari perwakilan Masyarakat Papua Barat, Kamis, (03/06).
Junaidi Auly selaku Koordinator FPKS untuk Panitia Khusus Revisi Kedua UU Otonomi Khusus Papua mengatakan bahwa yang disampaikan oleh masyarakat Papua bisa dijadikan referensi yang sangat berguna dan patut diperjuangkan.
“Poin-poin penting ini juga menjadi bahan kita, apakah kita ingin mengusulkan pada lebih dari 2 pasal yang direvisi. Sekali lagi saya terima kasih karena telah membantu menjadi bahan referensi kami” Ucap Anggota Komisi XI ini.
Mohammad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat yang hadir pada saat hari aspirasi, juga merasa bahwa momentum revisi UU Otonomi Khusus ini menjadi momentum yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa usulan juga disampaikan sebagai pertimbangan perbaikan UU Otonomi Khusus Papua, seperti permasalahan dana infrastruktur, kewenangan Pemerintahan Provinsi, pemekaran Papua, serta pembentukan Partai Politik lokal.
“Tambahan dana untuk infrasktrutur, yang berlaku sekarang itu infrastruktur itu hanya perhubungan. Kalau boleh ditambah juga dengan energi listrik, air bersih, telekomunikasi, perumahan, dan sanitasi. Permasalahan besar di Papua itu kesehatan, tapi dana kesehatan di Papua dan Papua Barat hanya habis untuk infrastruktur” Ujar Lakotani.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI