KARAWANG – Hubungan Industrial yang baik itu berhasil ketika buruh dan pengusaha sama-sama sejahtera. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu di Talkshow, “Hubungan Industrial yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan” yang digelar di Karawang, Sabtu (30/9/2023).
Buruh yang sejahtera, menurut Haru Suandharu, adalah buruh yang bisa memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan keluarganya. Kebutuhan dasar itu mencakup juga untuk pendidikan dan kesehatan.
Pengusaha yang sejahtera adalah pengusaha yang bisa mengembangkan usahanya dan terus menambah lapangan pekerjaan.
Tujuan bernegara itu adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. “Kenapa kita belum sejahtera? Karena pemerintah belum memainkan peran nya dengan baik.”
Dalam konsep hubungan industrial ini, pemerintah harusnya menjadi penengah. Harus seperti wasit. “Pemerintah harus berdiri menjadi penengah. Bukan menjadi provokator, bukan pula yang bersekongkol. Baik itu bersekongkol dengan pengusaha maupun dengan buruh!”
Kemudian, kata Haru Suandharu, agar pemerintah bisa menjadi penengah yang bagus, maka dibutuhkan juga anggota DPR dan DPRD yang cakap. Mereka yang paham situasi dan kondisi, mereka yang paham permasalahan dan keberpihakan kepada rakyat.
PKS Konsisten Ingin Buruh Sejahtera
Haru Suandharu kembali menegaskan rekam jejak PKS yang selalu konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan untuk buruh. Hal yang paling diingat adalah penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja.
“PKS sudah berusaha konsisten dan maksimal menolak Omnibus Law Ciptaker dari sejak RUU, UU hingga Perppu, karena kami yakin berdasarkan kajian, hal ini malah makin menyengsarakan buruh. Cuma memang belum berhasil. Kalau misalnya PKS berkhianat kepada buruh, tentu saat ini tidak ada buruh yang datang ke acara ini, tidak ada buruh yang mau menjadi caleg PKS,” katanya.
PKS Dukung Pengusaha Sejahtera
Terkait pengusaha, Haru Suandharu mengutip apa yang sering disampaikan Anies Rasyid Baswedan, bahwa persatuan akan terwujud jika ada keadilan. Tidak ada kesejahteraan jika tidak ada keadilan. Saatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pengusaha harus maju, buruh harus sejahtera.
Terkait Talkshow Hubungan Industrial ini, Haru Suandharu menginginkan titik akhirnya adalah rekomendasi.
“PKS harus memberikan tawaran. Tidak sekedar kumpul-kumpul saja. Kita ingin mengumpulkan bukti-bukti bahwa Omnibus law Ciptaker itu menyulitkan. Harus ada evaluasi implementasi dari pemerintah.”
Terakhir, Haru Suandharu bertekad PKS Jawa Barat akan terus mengumpulkan bukti-bukti terukur tentang kekurangan UU Ciptaker. Kita kumpulkan bukti-bukti jadi nanti ketika duduk di DPR RI maka sudah siap!”
Sumber: Fraksi PKS DPRD Jawa Barat