DPR RI

Ahmad Syaikhu Dorong Balai Diklat BPK RI Cetak SDM Pemeriksa Berkualitas



Ahmad Syaikhu (tengah)

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mendorong Balai Diklat  Badan Pemerriksa Keuangan (BPK) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa berkualitas.

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu dalam kunjungan kerjanya ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali. Politisi PKS itu datang ke Pulau Dewata bersama pimpinan dan anggota BAKN lainnya dari Jum'at (1/11/2019) sampai Ahad (3/11/2019).

"Keberadaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM Pemeriksa yang berkualitas," kata Syaikhu.

Dalam pandangan Cawagub DKI Jakarta itu,  Bali memiliki keunggulan sebagai daerah kunjungan wisata internasional. Pada sisi lain, BPK RI juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI. Dengan memberikan sentuhan tambahan pada kurikulum yang diperlukan oleh lembaga pemeriksa internasional, maka Balai Diklat BPK bisa membuka kelas-kelas internasional.

"Keunggulan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Balai Diklat BPK," jelas Syaikhu.

Menurut Syaikhu, langkah di atas bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Misal, dengan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Bali. Pendanaan juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti USAID, World Bank, dan sebagainya.

Dengan terobosan seperti ini maka penyiapan SDM Pemeriksa yang berkualitas akan semakin cepat, daripada sekadar menunggu turunnya anggaran dari APBN.

"Kita harus melakukan terobosan semacam ini. Jangan sampai hanya menunggu turunnya APBN," tegas Syaikhu.

Balai Diklat BPK RI baru diresmikan Oktober 2019. Keberadaannya  diperuntukkan untuk mencetak SDM Pemeriksa dari dalam dan luar negeri.

Saat ini Balai dengan luas 5.000 meter persegi ini baru bisa melayani 40 orang peserta dengan dua ruang kelas dan 23 kamar mess.

(Ahmad Syaikhu)
Anggota DPR Dapil 7 Jawa Barat (Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta)