 |
| Ledia Hanifa |
Ditetapkannya Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan EkonomiKreatif disambut Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS. “Selamat bekerja kepada Menteri Wishnutama. Sebagai sosok yang tergolong muda dan telah lama berkecimpung di dunia industri kreatif saya berharap banyak terobosan baru bisa digulirkan untuk mensinergikan dua tantangan proyek besar negeri ini, berupa penataan dan pengembangan dunia pariwisata serta industri kreatif di Indonesia.”
Ledia menguraikan, kedua area kerja ini sesungguhnya memiliki cakupan kerja yang luas dengan beragam pekerjaan rumah menanti. Industri pariwisata yang masih berjalan menuju perkembangan serta industri kreatif yang meski telah menjadi primadona baru dalam perkembangan industri tanah air namun baru menetas dalam khazanah peraturan perundangan dengan disahkannya Undang-undang tentang Ekonomi Kreatif akhir September lalu.
“Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah, mengelola dua area besar yang masih berkembang dalam hitungan relatif baru dengan segudang tantangannya, tapi dengan pemetaan yang tepat, koordinasi yang baik dan rencana yang terintegrasi saya yakin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia akan semakin baik di masa datang,” harap Ledia
Terkait persoalan pariwisata menurut Ledia ada tiga hal yang perlu segera dibenahi Pemerintah secara terintegrasi; pertamaterkait sarana prasarana destinasi wisata yang belum tertata dan tersiapkan dengan baik. Kedua persoalan SDM pariwisata yang tidak merata dan ketigasosialisasi serta pemberdayaan masyarakat seputar destinasi wisata yang belum optimal.
Lebih lanjut Ledia memaparkan sering kali terdengar kasus adanya satu area wisata yang sesungguhnya indah dan berpotensi wisata besar tetapi ternyata tidak memiliki kesiapan sarana prasarana yang memberi kemudahan dan kenyamanan pada wisatawan hingga berujung pada munculnya kekecewaan. Begitu pula SDM pariwisata yang profesional sangat sedikit dan itupun masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah kota dan destinasi wisata unggulan.
“Yang sering ditemukan, pada destinasi wisata baru atau destinasi wisata yang masih berada di wilayah non-perkotaan belum nampak SDM pariwisata yang profesional yang bisa menghadirkan pemahaman destinasi wisata dan melakukan sosialisasi terkait desatinasi wisata. Bahkan seringkali tidak nampak pula adanya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bagi para wisatawan. Yang paling mudah soal SPM ini katakanlah adanya toilet dengan jumlah memadai, bersih, aksesnya mudah. Sekalipun toilet itu kecil dan desainnya sederhana. Harus diperhatikan betul soal ini.”
Ketiga, perkembangan pariwisata juga sangat dipengaruhi dari bagaimana masyarakat setempat diikutsertakan dalam upaya pengembangan destinasi wisata dengan diberikan sosialisasi, pelatihan dan peluang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.
“Masyarakat di wilayah destinasi wisata jangan sampai ditinggalkan dalam kegiatan kepariwisataan sehingga pada akhirnya mereka justru tidak dapat menikmati hasil pengelolaan, penataan dan pengembangan destinasi wisata di wilayah mereka sendiri,” kata Ledia
Selain berkenaan dengan asas keadilan sosial, masyarakat juga perlu dirangkul, dibina dan diberikan kesempatan untuk sama mengelola, menata dan mengembangkan destinasi wisata di wilayah mereka agar terwujud kreasi produk dan jasa layanan wisata yang profesional, memenuhi standar pelayanan minimum dan berkesesuaian dengan rencana program dari pemerintah atau pemerintah daerah.
“Kalau hal ini tidak dilakukan, setiap orang cenderung berkreasi sendiri semaunya dan tanpa standar pelayanan minimum yang bisa membawa pada ketiadaan penataan dan kekecewaan wisatawan. Misalnya saja soal tarif masuk, tarif parkir, tarif makanan dan minuman, kualitas produk dan jasa dan banyak lagi. Pada akhirnya justru ketidakprofesionalan ini bisa menjadi bumerang yang akan menurunkan jumlah wisatawan ke destinasi tersebut.”
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M. Psi.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI/ A-427
Komisi X: Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga