Jakarta (25/06) — Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menanggapi wacana pilkada asimetris yang digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam tanggapannya Teddy menyampaikan bahwa kemungkinan pilkada asimetris ini adalah fakta yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang belum siap dan tidak dipersiapkan dalam menghadapi pemilu langsung.
“Sebagaimana diketahui dalam wacana pilkada asimetris ini nantinya memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah. Perbedaan tersebut muncul karena kekhususan aspek administrasi, budaya, ataupun aspek strategis lainnya. Pemilihan langsung hanya akan digelar di daerah yang dinilai siap secara indeks pembangunan manusia, kemampuan fiskal, dan kondisi sosial masyarakat. Sementara daerah yang dinilai kurang siap maka dilakukan pemilu tidak langsung,” papar Teddy.
Menanggapi itu semua, Teddy mengatakan bahwa selama ini baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu sendiri belum maksimal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik semakin dalam, money politic, black campaigne dan masalah sosial lainnya pun banyak dijumpai.
“Pertama yang perlu dievaluasi adalah pendidikan politik kita masih rendah, upaya pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti apa? Juga pengawasan kepada peserta pemilu bagaimana? Agar kekhawatiran berubahnya bentuk kecurangan yang terjadi dalam pilkada langsung maupun tidak langsung dapat diantisipasi, bukan sebagai upaya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu,” ungkapnya.
Kedua, lanjut Teddy, Selama ini peserta pemilu juga mendidik para pemilih dengan pendidikan politik yang tidak baik, seperti money politic, black campaigne, dan upaya-upaya tidak baik lainnya kepada masyarakat sehingga polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik semakin dalam.
“Selama ini masyarakat ingin ikut andil dalam menentukan pemimpin atau perwakilannya tetapi karena pendidikan politik yang tidak baik dari peserta pemilu masyarakat sendiri yang menjadi korban. Jadi kalau suatu daerah dinilai kurang siap untuk pemilu langsung mau sampai kapan dibiarkan tidak siap? Jangan-jangan nanti akan dibiarkan terus supaya menguntungkan segelintir orang. Itu yang menurut saya harus dievaluasi.” Pungkas teddy
Sumber: Fraksi PKS DPR RI