Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi cepat atas potensi lonjakan jumlah rakyat miskin.
“Kita sudah memahami bahwa Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik di sisi supply maupun demand secara signifikan. Hal ini berdampak meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja, jumlah pengangguran, serta berpotensi meningkatkan jumlah rakyat miskin. Sehingga perlu tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini. Eksekusi berbagai kebijakan dan program harus berjalan cepat”, tegasnya menanggapi rilis meningkatnya angka kemiskinan BPS yang baru saja dilansir.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat.
BPS mengumumkan persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah itu naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.
“Pemerintah harus lebih serius memperhatikan persoalan kemiskinan ini. Lonjakan kemiskinan bukan sekedar angka statistik, tetapi ini adalah terkait dengan soal beban berat hidup dan keadilan bagi rakyat yang menjadi bagian bangsa kita. Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi,” tandas Ecky.
Terlebih, lanjutnya, ini masih angka dibulan Maret dan angka kemiskinan yang dirilis BPS belum mencerminkan dampak pandemi sepenuhnya.
“Kondisi yang berpotensi semakin berat setelah paparan Covid-19 meluas terjadi setelah Maret 2020. Pemerintah harus bekerja sungguh-sungguh dan ekstra”, tegasnya.
Ecky menekankan bahwa berbagai kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa diksekusi cepat dan tepat. Alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.
“Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan karena tertundanya bantuan. Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan LPG untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus untuk rakyat miskin dan menggerakan kembali perekonomian rakyat”, imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti data BPS yang menyatakan lonjakan angka kemiskinan juga diakibatkan kenaikan signifikan harga-harga kebutuhan pokok.
Ecky menekankan perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok agar tidak membebani daya beli rakyat.
“Pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Kelancaran distribusinya harus dijamin pemerintah dan aparat keamanan. Distribusi dan pasokan kebutuhan pokok sangat penting untuk stabilitas harga. Lonjakan harga kebutuhan pokok akan semakin memukul rakyat miskin dan rakyat terdampak. Ini harus dikendalikan cepat”, pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI