Jakarta (25/08) — Fraksi PKS mencermati defisit anggaran dalam RAPBN 2021 sebesar Rp971,2 triliun atau 5,50 persen dari PDB lebih besar dari hasil pembahasan sebelumnya bersama DPR. Hal ini berdampak pada melesatnya jumlah utang pemerintah.
“Utang diperkirakan akan bertambah sebesar Rp1.142,50 triliun pada 2021. Dengan utang yang makin melonjak tahun 2021, debt to GDP ratio akan mencapai kisaran 40 persen” kata Hermanto, Anggota Banggar DPR yang mewakili Fraksi PKS saat menyampaikan Pandangan Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Selasa (28/5) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Padahal, periode pemerintahan terdahulu tercatat debt to GDP ratio terus mengalami penurunan dari 50 persen pada 2004 hingga mencapai 24 persen pada pada 2014. Namun sebaliknya, mulai dari awal periode pemerintahan Jokowi (2014) hingga akhir 2019 debt to GDP ratio telah mencapai 30,2 persen.
Sebagai catatan, meningkatnya debt to GDP ratio yang signifikan ini menunjukkan bahwa utang pemerintah tidak diiringi dengan bertambahnya produksi nasional secara proporsional. Dengan kata lain kualitas utang Pemerintah dinilai kurang baik. Hal ini mengancam keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability).
Apalagi, defisit APBN selama ini dinilai tidak produktif, indikasinya adalah adanya alokasi anggaran belanja yang tidak efisien serta potensi penyalahgunaan yang masih tinggi. “Kami berpendapat bahwa pemerintah perlu berkomitmen kuat dalam pengelolaan utang negara yang mana pengelolaan tersebut harus memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi” ujar Hermanto
Sebagai solusi, Fraksi PKS mendesak pemerintah mengkaji lebih mendalam terkait peningkatan jumlah utang yang signifikan, terutama rencana penerbitan Surat Berharga Negara (netto) sebesar Rp1.172,4 triliun. Fraksi PKS menilai pemerintah perlu lebih
memprioritaskan penerbitan project-based sukuk (sukuk negara dengan
underlying proyek).
“Project based sukuk kami rasa agar dapat mendorong disiplin fiskal yang lebih baik dan berdampak langsung pada dinamika sektor riil” ujar Hermanto.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI