Jakarta (25/08) — Fraksi PKS dalam pandangannya terhadap postur RAPBN 2021 yang disampaikan Menteri Keuangan, meminta untuk mengelola dan mengarahkan anggaran kepada sektor prioritas.
Fraksi PKS yang diwakili Hermanto berpendapat bahwa Pemerintah perlu memperketat kegiatan seperti paket-paket rapat, belanja perjalanan maupun perjalanan dinas dalam maupun luar negeri.
Pertumbuhan belanja perjalanan dinas dalam negeri juga sangat besar, dimana pada periode 2013-2019 mengalami pertumbuhan yang mencapai 13,6 persen.
“Ini sangat tidak produktif, pemerintah perlu mengarahkannya ke sektor yang lebih prioritas” ujar Hermanto saat menyampaikan Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Selasa (25/08) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Sebagai contoh, Pemerintah perlu mengoptimalkan kembali anggaran pada sektor pendidikan. Fraksi PKS mencatat Belanja Pendidikan dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp190.02 triliun, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan outlook 2020 sebanyak 33,4 persen atau Rp142,4 triliun.
Proporsi Anggaran Pendidikan sebesar 9,74 persen dari total belanja Pemerintah Pusat Rp1.951.3 triliun. Namun, hal ini harus diiringi dengan memperbaiki indikator-indikator kinerja pendidikan seperti HCI (Human Capital Index), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat anggaran anggaran kesehatan terutama saat pandemi covid-19 maupun setelahnya.
“Kami mencatat bahwa Pemerintah pada RAPBN 2021 memberikan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun lebih rendah 20,1 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2020 sebesar Rp212,5 triliun” ungkap Hermanto.
Hal yang sama juga berlaku pada anggaran bantuan sosial dimana Belanja Bantuan Sosial dalam Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan outlook APBN 2020 Rp174,52 triliun dan RAPBN 2021 sebesar Rp161,4 triliun. Khusus untuk bantuan sosial, pemerintah harus memperbaiki tata kelolanya, terutama terkait data.
“Kami mendorong agar Pemerintah dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial berbasis data yang akurat dan disertai dengan tata kelola yang memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan” ujar Hermanto.
Pertanian dan kedaulatan pangan juga harus menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, ketersediaan, kecukupan maupun kenaikan harga pangan dapat berimbas ke daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif di bidang pertanian sekaligus merealisasikan kebijakan agraria dan tata kelola lahan yang berkeadilan.
“Menurut kami, Pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subisidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Pemerintah harus serius merealisasikan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan “ujar Hermanto.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI