Jakarta (14/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menilai, defisit anggaran pada RAPBN 2021 disampaikan mencapai Rp971,2 triiun atau setara 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) diatas angka kesepakatan dengan DPR.
“Rentang angka defisit APBN tahun 2021 telah dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR. Dalam pembahasan lalu telah disepakati terkait rentang defisit anggaran 3,21-4,17 persen terhadap PDB, rasio utang di kisaran 37,64-38,5 persen terhadap PDB. Angkanya sudah diusulkan oleh Pemerintah dan dibahas bersama DPR. Tetapi nyatanya angkanya dinaikkan sepihak oleh Pemerintah lebih besar. Pelebaran Defisit terkait dengan utang, yang akan menjadi beban generasi kedepan. Kita ingin ini dibahas kembali urgensi dan arahnya lebih mendalam”, tegasnya menanggapi pidato Nota Keuangan RAPBN Tahun 2021 oleh Presiden.
Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.
Angka defisit yang mencapai Rp 971,2 triliun ini, lanjut Ecky, berasal dari penetapan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.747, 5 triliun atau lebih besar dari pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp 1.776,4 triliun.
“Defisit anggaran ini merupakan selisih antara belanja negara dengan pendapatan negara. Selama ini defisit ini dipenuhi oleh pemerintah melalui pembiayaan dan atau utang”, ungkapnya.
“Secara umum kita akan mempertajam pembahasannya untuk menagih komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Kita mempertanyakan pelebaran yang besar ini untuk apa. Karena ini berdampak serius karena defisit meningkat, utang makin melonjak, sehingga rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio kita bisa mencapai kisaran 40 persen. Ini makin berat”, imbuhnya.
Ecky kembali mengingatkan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR terakhir, Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka asumsi makro untuk RAPBN 2021. Dalam pembahasan telah disepakati terkait rentang defisit anggaran 3,21-4,17% terhadap PDB, rasio utang di kisaran 37,64-38,5% terhadap PDB, dan keseimbangan primer 1,24-2,07% terhadap PDB.
Selain itu disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%, laju inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah Rp 13.700-Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,29-8,29%, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 42-US$ 45 per barel. Selain itu, lifting minyak bumi sebesar 690 ribu-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 990 ribu-1,01 juta barel setara minyak per hari.
“Utang yang besar akan membebani APBN kita dalam jangka panjang. Beban bunganya akan sangat berat. tahun ini saja, beban bunga utang yang ditanggung APBN diproyeksikan mencapai Rp338,8 triliun. Dengan angka ini, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara sudah mencapai 20 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara masih sebesar 14,07. Tahun 2015, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara masih rendah di level 10,43 persen. Pendapatan negara akan tersedot untuk bayar beban bunga utang. Ini beban sangat berat”, pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI