Jakarta (09/09) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah, menyoroti keganjilan dalam RAPBN 2021 yang sedang dibahas pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
“Ada anomali jika dibandingkan dengan anggaran negara tahun 2020 yang fokus pada penguatan sisi demand, sementara RAPBN 2021 seolah tak ada kaitannya sama sekali,” kata Hidayatullah di Komplek Parlemen, Senayan (09/09).
Menurutnya antar APBN itu harusnya berkesinambungan terukur dan jelas targetan yang hendak dicapainya.
“Ini aneh ada anggaran infrastrukur yang naik berlipat dan masih terdapat pembahasan Ibukota Negara baru disaat mengatasi resesi ekonomi, padahal IKN bukan prioritas” ujar Hidayatullah.
Menurut Hidayatullah pemerintah seharusnya memprioritaskan program-program yang bersifat padat karya sebagai solusi agar menyerap pekerja-pekerja yang terkena PHK.
“Bukan mendanai program yang padat modal dan bersifat jangka panjang seperti infrastuktur juga IKN,” ujarnya.
Menurut legislator PKS ini ada anomali kebijakan fiskal dari RAPBN 2021 yang pendekatan demand side nya ditinggalkan secara tiba-tiba.
“Anggaran perlindungan sosial turun drastis dari Rp203,9 triliun menjadi Rp110,2 trilun, kenaikan justru terjadi di bidang pertahanan dan keamanan, padahal pandeminya belum akan berakhir,” kata Hidayatullah.
Menurut anggota DPR RI asal kota Medan ini, anggaran tahun 2021 harusnya berfokus pada dua hal, yaitu kesehatan dan sosial.
Hidayatullah menjelaskan bahwa sumber utama dari resesi ekonomi ini ada di bidang kesehatan, jadi menurutnya bidang kesehatanlah dahulu yang harus dituntaskan.
“Bahkan Presiden serukan untuk fokus pada anggaran kesehatan, tapi anggarannya malah turun sampai 75 persen lebih, di 2020 dianggarkan Rp87,5 triliun sedangkan pada RAPBN 2021 hanya dianggarkan Rp 25,4 triliun” katanya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI