Jakarta (07/08) — Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar 600.000 rupiah bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta, dengan gaji di bawah 5 juta rupiah.
Insentif ini masuk dalam skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Rencananya setiap masyarakat yang bergaji di bawah Rp 5 juta akan diberikan insentif tambahan selama 6 bulan.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan tanggapannya di Jakarta, Kamis, (06/08/2020).
Anis menilai, Pemerintah harusnya menjelaskan, pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini. Ia memberi catatan bahwa semua sektor terdampak pandemi saat ini.
“Jangan sampai pemberian insentif ini menimbulkan kecemburuan dari sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah 5 juta rupiah,” ungkapnya.
Anis juga menegaskan bahwa Pemerintah harus memprioritaskan pengentasan masalah ekonomi untuk para pekerja yang terkena PHK karena justru mereka yang kehilangan pekerjaan.
Menurut catatan Kemenaker, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang. Bahkan KADIN menyebut warga yang menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.
Terkait dengan alasan Pemerintah yang menyebutkan bahwa insentif yang diberikan ini, untuk menaikkan daya beli masyarakat, Anis menjelaskan bahwa salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, saat ini lebih tepat Pemerintah melakukan upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok.
Dalam pandangan Anis, kenaikan iuran BPJS, kenaikan tarif listrik , pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa menjadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Tidak hanya masyarakat bawah, untuk kalangan menengahpun, kenaikan pembayaran iuran BPJS, kenaikan harga tarif listrik dan pemotongan subsidi solar pasti cukup berpengaruh.
“Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat justru malah hanya untuk menutup kenaikan2 seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan yang lainnya?,” tutupnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI