Jakarta (09/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti masih banyaknya persoalan implementasi dari kebijakan pupuk bersubsidi yang berakibat merugikan petani dan sejumlah masalah lain mulai dari rendahnya verifikasi dan validasi data, persoalan distribusi pupuk dan banyaknya penyelewengan di lapangan yang berdampak pada kelangkaan pupuk di berbagai daerah.
Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat menjadi salah satu narasumber pada diskusi public yang diselenggrakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) secara virtual, Selasa, (08/09/2020) dengan topik meninjau ulang kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia.
Politisi PKS ini juga menyoroti mengenai semakin banyak konsumsi pupuk tidak berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas Pertanian, maka ini menjadi tantangan dunia Pertanian di masa depan.
“Saya mendorong Pemerintah perlu memperkuat peranan penyuluh Pertanian untuk terus melakukan sosialisasi program pemupukan yang efisien dan tepat sesuai dengan kadar kebutuhan hara tanah, dan supaya pemerintah tidak hanya sibuk dengan program kartu tani yang menyulitkan petani di berbagai daerah,” papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini menyampaikan bahwa saat ini perlu perbaikan manajemen distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna demi peningkatan produktivitas Pertanian.
Johan berharap pemerintah mesti memberikan pencerahan kepada petani dengan konsep pemupukan berimbang lengkap, dengan cara memberi rekomendasi pupuk spesifik lokasi.
“Kombinasi pupuk organik dan anorganik serta redesign formula pupuk agar sesuai dengan kebutuhan tanaman”, ujar Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini melihat bahwa jika pemerintah ingin meningkatkan produksi Pertanian ke depan, terutama pada masa pandemi ini, maka alokasi pupuk bersubsidi untuk petani mesti juga ditingkatkan dengan cara meningkatkan alokasi anggaran subsidi pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani.
“Hal ini sebagai bentuk perlindungan kepada petani pada masa sulit ini supaya produksi Pertanian kita tetap meningkat, saya minta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di setiap kios pada masa tanam ini serta membantu petani agar lebih bergairah melakukan penanaman,” seru Johan.
Selanjutnya Johan juga mengkritik kinerja pemerintah dengan adanya situasi deficit atau kekurangan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di berbagai daerah sehingga merugikan petani, demikian juga dengan kinerja pendistribusian kartu tani yang hanya mencapai 52% dari data e-RDKK selama tahun 2019 lalu, serta kartu tani yang digunakan baru mencapai 10% dari kartu tani yang terdistribusi.
“Pemerintah harus mengevaluasi kinerjanya karena jumlah penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani masih belum merata dari semua provinsi,” tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI