Jakarta (23/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, persentase serapan anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk kategori rendah karena baru mencapai 46,8% per September 2020 ini.
Hal tersebut diungkapkan Johan selaku Anggota Komisi IV pada saat mengikuti Rapat Kerja Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya pada hari Rabu, (23/09/2020) di Gedung Parlemen.
“Jika dilihat dari progress realisasi anggaran KLHK per 21 September 2020, hampir seluruh direktorat jenderal (ditjen) serapannya di bawah 60% kecuali ditjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) dan ditjen PHLHK (Penegakan Hukum LHK) yang serapannya mencapai 62%”, urai Johan.
Politisi PKS ini menyesalkan rendahnya serapan anggaran tersebut karena seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk berbagai program terutama untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.
“Saat ini, terdapat sekitar 48,8 juta jiwa masyarakat yang tinggal di Kawasan sekitar hutan dan yang paling memprihatinkan sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya masuk dalam kategori masyarakat miskin,” tutur Johan.
Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini menyatakan bahwa KLHK harus mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area hutan.
“Secara optimal KLHK bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar area hutan, karena saat ini lebih dari 6 juta jiwa masyarakat memiliki mata pencaharian langsung dari hutan dan sekitar 3,5 juta jiwa bekerja di sector swasta kehutanan”, ujar Johan.
Kebijakan anggaran Pemerintah, lanjutnya, mesti diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan berbagai program yang tepat sasaran dan tepat guna.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menilai bahwa keberadaan sumberdaya hutan sangatlah penting bagi masyarakat di sekitar hutan, namun kita menyaksikan saat ini degradasi hutan terus meluas.
“Banyak praktik illegal logging, produktivitas kayu semakin turun dan dampaknya adalah angka kemiskinan di sekitar Kawasan hutan semakin tinggi,” papar Johan.
Selanjutnya Johan berharap agar KLHK menyiapkan strategi khusus untuk mengurangi angka kemiskinan di sekitar hutan, karena tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya yang paling tinggi adalah pada masyarakat sekitar hutan.
Johan mencontohkan perlunya penguatan dan percepatan program perhutanan sosial beserta stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat menggerakkan roda ekonomi di Kawasan sekitar hutan.
“Saya berharap Pemerintah tetap fokus menjaga kelestarian hutan dan menjadikan hutan sebagai salah satu sumberdaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI