Jakarta (07/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, meminta semua pihak untuk mentaati protokol kesehatan dan mengingatkan agar jangan sampai Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) menjadi klaster baru dalam penyebaran covid-19.
Surahman menyampaikan bahwa Pilkada 2020 telah memasuki fase pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat 243 pendaftaran bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan tahapan pilkada, khususnya pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pencoblosan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila pilkada menjadi cluster baru penyebaran covid-19, dampaknya sangat masif dan luas karena pilkada dilaksanakan di 270 daerah,” ujar Surahman.
Surahman mengingatkan bahwa Panwaslu di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota perlu melakukan ektra pengawasan. Apabila menemukan ada kegiatan dari para kandidat yang tidak mentaati protokol kesehatan harus segera ditegur dan dihentikan kegiatan tersebut.
“Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada 2020,” tegas Surahman.
Legislator Dapil Jawa Barat X ini juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memastikan tersedianya dana protokol kesehatan untuk pelaksanaan pilkada 2020.
“Jangan sampai petugas dan tempat pemungutan suara yang ada tidak menerapkan protokol kesehatan dengan alasan tidak adanya dana,” pungkas Surahman.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI