Jakarta (14/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan pandangannya terhadap rencana pengembangan Food estate di Kawasan eks PLG Kalimantan Tengah dengan luas potensial 164.598 hektar.
Menurut Johan, Program food estate yang digagas oleh Pemerintah tersebut hanya membebani anggaran negara.
“Dengan hasil yang tidak pasti dan belum tentu memberikan efek terhadap penguatan ketahanan pangan kita, program tersebut menjadi beban anggaran,” sebut Johan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Bersama Menteri Pertanian dan jajaran Kementan pada hari Senin, (14/09/2020) di Gedung Parlemen, Jakarta.
Politisi PKS ini menilai, program food estate seolah-olah menegasikan NKRI terutama dalam hal keadilan anggaran dimana banyak wilayah kita sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan produksi Pertanian dalam negeri dengan berbagai potensi yang dimiliki setiap wilayah.
“Jadi pemerintah harus melihat soal keadilan anggaran ini, tolong beri prioritas terhadap Kawasan Pertanian yang telah terbukti berhasil memberikan nilai produktivitas Pertanian secara nasional,” ucap Johan.
Selanjutnya, Johan juga melihat food estate ini telah menegasikan berbagai kepulauan Indonesia sebagai negara agraris yang semua kepulauannya memiliki potensi pangan lokal.
“Sebaiknya pemerintah optimalkan potensi pangan lokal karena negeri kita ini memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa besar dan bisa menjadi substitusi beras sebagai makanan pokok,” ungkap Johan.
“Saya berharap program food estate bisa ditunda karena membutuhkan anggaran yang sangat besar dengan hasil yang belum jelas, maka akan lebih baik jika pemerintah focus memperbaiki kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, keterjangkauan terhadap bahan pangan serta kualitas dan keamanan bahan pangan,” urainya menambahkan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini menyebut bahwa kalau pun nanti berhasil, maka membutuhkan manajemen distribusi yang baik, yang hal ini juga membutuhkan tambahan anggaran, sehingga dampaknya adalah harga pangan juga akan mahal dibandingkan impor.
Johan menilai dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk food estate ini terutama kegiatan ekstensifikasi lahan dan infrastruktur Pertanian disana.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap pemerintah segera mengambil Langkah tepat dalam situasi pandemi ini dimana ekonomi diambang resesi dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
“Saya mendorong pemerintah untuk fokus memperkuat ketahanan pangan kita berbasis peningkatan produksi tanaman pangan dan memperbaiki tata Kelola pangan dengan efisiensi anggaran yang ada agar beban anggaran kita tidak semakin berat ke depan”, tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI