Jakarta (12/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mempertanyakan keputusan pemerintah yang secara tiba-tiba membeli vaksin jadi Sinovac.
“Saya secara pribadi tadi meminta penjelasan dari pak Menteri (Menkes). Karena memang seperti yang disebutkan dalam Perpres No 90 Tahun 2020, kemudian juga diikuti dengan PMK No.28, kemudian kepmenkes 98/60, itu semuanya menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menkes, adalah pihak yang menentukan pada saat memilih vaksin yang akan dibeli, dikerjasamakan, atau kemudian ditunjuk melalui penunjukkan langsung”, ujar Netty dalam keterangannya kepada TV Parlemen pasca Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang DPR RI, (11/12).
Baca juga : Aleg PKS Pertanyakan Keputusan Pemerintah Beli Vaksin Jadi Sinovac
Menurutnya, pembelian vaksin jadi Sinovac ini telah membuat masyarakat, termasuk anggota DPR, bingung. Karena vaksin ini belum teruji keampuhannya dan tidak sesuai dengan strategi awal pemerintah.
“Nah, kalau kemudian tiba-tiba muncul Sinovac dalam bentuk vaksin jadi, ini kan membuat kita bingung ya, boro-boro masyarakat, anggota DPR RI juga bingung sebetulnya. Kenapa? Karena rapat pada 31 Agustus menjelaskan strategi mendapatkan vaksin itu dua, satu mengembangkan vaksin merah putih, dan yang kedua adalah strategi diplomasi. Yg waktu itu disebutkan adalah vaksin Sinovac yang sedang dilakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia. Dan uji klinis itu belum selesai, interimnya juga baru nanti awal 2021, kok tiba-tiba pemerintah memutuskan membeli vaksin jadi. (Padahal) vaksin jadi Sinovac ini menurut referensi, efektivitasnya belum teruji, begitu”, jelas anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat ini.
Baca juga : Vaksin Sinovac Datang, Mufida Pertanyakan Hasil Uji Klinis, Izin Edar dan Sertifikat Halal
Di saat yang sama, Netty pun mengkritisi rencana pemerintah untuk memberikan vaksin yang belum teruji tersebut ke para tenaga kesehatan. Menurutnya, hal itu sangat tidak relevan dan berisiko tinggi.
“Nah, kemudian menurut ITAGI, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, (vaksin ini) akan diberikan prioritas kepada tenaga kesehatan, frontliners. Bagaimana mungkin sebuah vaksin yang belum teruji efektivitasnya, kebermanfaatannya, diberikan kepada frontliners, yang hari ini kita tahu bahwa untuk mencetak satu tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, butuh waktu dan proses yang panjang”, pungkas Netty.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI