Theme Layout

Theme Translation

Trending Posts Display

Home Layout Display

Posts Title Display

404

We Are Sorry, Page Not Found

Home Page

Cirebon (20/12) — Indonesia urutan ke-4 dunia dan juara kedua Asia Tenggara dalam hal balita stunting.
Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI, meminta pemerintah agar melakukan evaluasi pembangunan keluarga sebagai hulu persoalan.

“Angka prevalensi stunting di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan WHO. Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya. Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana. Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahim Tokoh Penggerak Pembangunan Keluarga kota Cirebon dan Indramayu di Kuningan, Sabtu, 19/12.

Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya dibawah 20 persen.

Oleh karena itu, Netty meminta Pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN untuk menjadi leading sector pengentasan stunting.

“BKKBN harus diberi wewenang yang lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang mampu atasi dan cegah stunting sejak dini. Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal, termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan. Ketahanan keluarga menjadi faktor utama terwujudnya ketahanan nasional,” jelasnya.

Kegiatan ini bertujuan membangun komitmen bersama mengatasi dan mencegah stunting ini diikuti 50 orang perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dari Kokab Cirebon dan Indramayu.

Kusmana, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat berpesan agar tokoh masyarakat menjadi pelopor gerakan pembangunan keluarga agar terbangun generasi dan keluarga yang berkualitas.

“Saya mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar membantu pemerintah menyosialisasikan perencanaan dalam keluarga. Hindari pantangan empat terlalu untuk mencegah resiko kehamilan yaitu, terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat atau terlalu sering,” ujarnya.

Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustari yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengingatkan tentang pentingnya masa emas 1000 hari pertama kehidupan.

“Kita harus memastikan bahwa dalam 1000 hari pertama kelahiran, bayi mendapatkan asupan gizi, perawatan dan kasih sayang yang memadai sehingga tumbuh kembang dengan baik dan terhindar dari stunting,” ungkapnya.

Kegiatan ini diisi dengan kegiatan outdoor dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut pengawalan ketahanan keluarga, terutama permasalahan pembangunan keluarga dan stunting.



Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Leave A Reply