Jakarta (22/12) — Pilkada 9 desember 2020 berjalan secara aman dan lancar, Surahman Hidayat, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, berharap setelah pilkada tidak ada lonjakan kasus positif Covid-19.
“Saya melihat petugas TPS dan masyarakat yang hadir di TPS melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Semoga tidak terjadi cluster covid 19, sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak,” ujar Surahman.
Surahman Hidayat mencatat, ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pilkada Desember 2020. Pertama, kampanye masih sulit menerapkan protokol kesehatan, kampanye yang dilakukan para calon masih sering menimbulkan kerumunan massa.
“Lemahnya tindakan yang dilakukan Bawaslu dan Gakkumdu membuat para calon terkuat leluasa menimbulkan kerumunan massa,” ujar Surahman.
Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI ini mencatat banyak daerah yang tingkat partisipasinya rendah dibandingkan dengan pilkada sebelumnya ataupun pileg-pilpres 2019.
“Bahkan di beberapa daerah jumlah suara golput lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah suara calon yang ditetapkan sebagai pemenang. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi legitimasi kepala daerah terpilih. Rendahnya partisipasi masyarakat menandakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan KPUD sehingga masyarakat enggan atau khawatir datang ke TPS,” kata Surahman.
Ketiga, aplikasi sirekap yang tidak berjalan dengan baik. Dengan kondisi ini, Surahman masih meragukan aplikasi sirekap dapat diterapkan pada pileg-pilpres 2024 yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.
“Temuan Bawaslu yang menyebutkan banyak daerah dimana perhitungan suara manualnya lebih cepat dibandingkan perhitungan melalui sirekap, menjadi indikator aplikasi ini masih sangat lemah. Jika tidak diperbaiki, maka aplikasi ini masih diragukan untuk dapat diterapkan pada pileg-pilpres 2024 yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.
Keempat, hasil quick count berbeda dengan hasil rekapitulasi KPUD.
“Adanya perbedaan hasil quick count di Tasikmalaya dengan hasil rekapitulasi KPUD sedikit banyak membuat gaduh situasi politik lokal. KPUD perlu meminta klarifikasi kepada lembaga survey, terkait metode dan sample yang digunakan. Jangan sampai muncul ketidak percayaan masyarakat atas hasil rekapitulasi suara yang sudah dilakukan KPUD,” pungkas Surahman.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI