Jakarta (11/01) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2020/2021 di Gedung DPR RI, Senayan pada hari ini. Sidang diikuti oleh seluruh Anggota DPR RI melalui kehadiran fisik dan virtual dengan komposisi 25 persen dan 75 persen, mengingat pemberlakuan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam kesempatan sidang paripurna tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Johan Rosihan memberikan pandangan terkait ketahanan pangan nasional. Menurutnya, salah satu hal untuk membangun kekuatan nasional ialah dengan tercukupnya dan tersedianya pangan nasional.
“Menyambut ajakan gotong royong untuk membangun ketahanan nasional dalam masa pandemi dari buku ketua dalam pengantarnya, salah satu untuk membangun kekuatan nasional tercukupnya dan tersedianya pangan nasional,” jelasnya.
Anggota Komisi IV ini menyinggung aksi mogok kerja yang dilakukan para pengusaha tempe dan tahu akibat defisit kedelai dalam negeri lantaran tergantung pada kedelai impor.
“Awal tahun ini kita dikejutkan mogoknya para pengusaha tempe dan tahu karena kurangnya kedelai kita, karena selama ini sangat tergantung pada kedelai impor,” ucap Johan.
Politisi F-PKS ini juga mengaitkan kejadian hari ini dengan kekhawatiran PKS terhadap kebijakan UU Cipta Lapangan Kerja, ia menyebut akibat ketergantungan pada impor menyebabkan harga pangan yang tidak terjangkau.
“Kekhawatiran kami pada berlakunya UU Cipta Lapangan Kerja terjadi, dengan tergantungnya kita pada impor sehingga pada saat ini harganya tidak terjangkau,” pungkasnya.
Ia mengingatkan kekuatan Indonesia yakni sebagai negara agraris dan kekeliruan sikap pemerintah merespons krisis pangan di masa lalu.
“Menjadi lucu ketika kita sebagai negara agraris itu mengimpor kedelai, petani dan UKM kita sudah sangat terdampak. Jangan sampai kita salah lagi merespons, seperti apa dulu ancaman dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) bahwa kita akan mengalami krisis pangan, maka pemerintah membangun dengan food estate tanpa perencanaan yang jelas, akhirnya tentara-tentara kita menanam ubi di Kalimantan. Ternyata bukan ubi yang dibutuhkan, sekarang kedelai yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Johan.
Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga meminta agar pemerintah tidak mengabaikan kedelai.
“Kita punya kebutuhan pangan pokok yang kita sebut dengan judul PAJALI (padi, jagung, kedelai). Padi diberi respons, diberi perhatian. Jagung diberi perhatian, anggarannya meningkat, produksinya juga meningkat. Tetapi kedelai kemudian dilupakan, dan kejadiannya hari ini bahwa seluruh UKM dari tahu kedelai itu berteriak memberikan protes kepada masyarakat,” sambungnya.
Johan pun mengkritik pemerintah agar kembali menyusun roadmap ketahanan pangan yang berdasarkan perhatian kepada kebutuhan masyarakat.
“Karenanya melalui pimpinan, mari kita mendesak pemerintah kita kembali menyusun roadmap ketahanan pangan dengan kembali memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat, mari kita menanam kembali kedelai, karena pangan ini sangat penting untuk meningkatkan imun di masa pandemi ini.” tutupnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI