Jakarta (27/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan evaluasinya terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2020 lalu.
Johan menilai secara umum, masyarakat kelautan dan perikanan masih banyak yang belum merasakan dampak dari program perikanan budidaya terutama pada kegiatan tahun 2020 lalu dimana program pemulihan ekonomi rakyat perlu dievaluasi karena kesejahteraan nelayan yang terus menurun.
Hal ini disampaikan Johan setelah mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Hari Rabu, (27/01/2021) di Gedung Parlemen.
“Saya minta penjelasan khusus dari KKP terkait banyaknya kelompok masyarakat penerima bantuan sistem swakelola yang belum tersalurkan secara menyeluruh terutama pada ditjen perikanan budidaya dimana bantuan sarpras (sarana prasarana) tidak tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” tutur Johan.
Selanjutnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru dilantik menggantikan menteri sebelumnya, Johan mengingatkan rencana terobosan program KKP pada tahun 2021 ini hendaknya berbasis pada akurasi data yang akurat dan Analisa yang tajam.
“Sebagai contoh rencana KKP untuk mereview perikanan tangkap demi meningkatkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) menuju Rp 12 triliun sebagai sebuah terobosan besar,” terang Johan.
Dalam rangka peningkatan PNBP, Johan juga mempertanyakan bagaimana upaya KKP untuk meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kita.
“Hingga kini masih banyak terjadi masuknya kapal asing secara illegal serta penyelundupan benih lobster ataupun sejenisnya yang terus berlangsung sampai sekarang,” urai Johan.
Legislator yang terpilih dari dapil NTB 1 ini berharap kepada KKP, untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan.
“Saya minta kepada KKP untuk siapkan strategi pada sector pembiayaan kepada nelayan dan pelaku usaha untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan pola membangun kampung-kampung perikanan”, pinta Johan.
Selanjutnya, Johan juga berharap, adanya kebijakan KKP untuk kelonggaran pembiayaan atau pembayaran terhadap sector kelautan perikanan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 saat ini.
Permasalahan umum dari nelayan kita saat ini, imbuhnya, adalah rendahnya akses modal finansial, ketidakadilan dalam sistem bagi hasil, sistem pelelangan ikan yang belum transparan, dan pemerintah yang belum mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk perbaikan ekonomi nelayan.
“Saya mengusulkan agar pemerintah segera memberikan stimulus program khusus kepada nelayan yang ada di kampung-kampung wilayah pesisir agar usaha perikanan mereka bisa berkembang lebih baik”, papar Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menuturkan bahwa
Selanjutnya Johan selaku wakil rakyat yang sangat akrab dengan kehidupan nelayan khususnya nelayan yang ada di Pulau Sumbawa, mendorong pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan bantuan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan tepat guna seperti pengembangan dermaga, penyediaan sarana penunjang sector perikanan dan prasarana kegiatan pemasaran ikan.
“Saya melihat peningkatan sarana dan prasarana bagi nelayan merupakan skala prioritas demi memperbaiki nasib nelayan kita”, tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI