Cirebon (07/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menanggapi keputusan Pemerintah yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dilakukan di Jawa-Bali, 11-25 Januari 2021.
“Saya menyambut baik kebijakan PSBB Jawa-Bali yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada 6 Januari 2021”, ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Anggota Komisi IX ini menekankan agar kebijakan ini ditaati & dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah, terutama kota yang disebut defenitif.
“Jangan sampai terjadi lagi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB. Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando,” tegas Ketua Tim Satgas Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.
Seperti sudah seringkali disampaikan, lanjutnya, kita akan mampu mengatasi pandemi Covid-19.
“Jika semua elemen bergerak, berkolaborasi optimal, bersinergi dan saling mendukung. Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas,” urai Netty.
“Kita tidak ingin kembali terlambat mengantisipasi. Sudah terlalu besar harga yang dibayarkan rakyat dan negara dalam menghadapi pandemi. Kita tidak ingin air mata, peluh dan nyawa rakyat terus dipertaruhkan. Inilah saatnya bekerja bersama untuk rakyat, jangan jadikan pandemi sebagai panggung pencitraan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Netty, menyambung kebijakan PSBB yang diambil pemerintah, dengan melihat perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan, saya meminta pemerintah untuk, Pertama, Fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan.
“Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector. Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19,” pungkasnya.
Kedua, imbuh Netty, menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau.
“Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi,” tandasnya.
Ketiga, lanjutnya, menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes telah gugur. “Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya” ujarnya.
Keempat, Netty menambahkan, Memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum.
“Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi”, ungkapnya.
Kelima, katanya, mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust.
“Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat sudah jenuh dengan segala aturan, Pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin prokes dan taat aturan. Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif. Optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat,” paparnya.
Keenam, jelasnya, menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat.
“Pastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan,” ungkapnya.
Ketujuh, tambah Netty, mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. “Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” terangnya.
“Semoga kebijakan PSBB Jawa- Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan sekedar maju-mundur atau tarik rem- tekan gas, yang membuat kita jalan di tempat. Indonesia layak menang melawan pandemi Covid-19,” tutup Netty mengakhiri.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI