Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, dari hasil kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Kota dan Kabupaten Sukabumi, ternyata ditemukan bahwa PJJ hanya diikuti 58 persen siswa. Sedangkan sisanya tidak turut serta dalam program darurat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.
Dia menilai, itu hanya contoh kecil dan besar kemungkinan daerah lain juga mengalami hal serupa. Siti mengaku khawatir, kendala tersebut akan memengaruhi kualitas pendidikan terhadap anak dan tentu saja turut berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat.
“Kita lihat, ternyata disini PJJ hanya diikuti 58 persen siswa. 42 persen sisanya ternyata tidak jelas. Ini menunjukkan, belum ada gambaran metode pendidikan kedepan. PJJ yang sampai saat ini belum dievaluasi secara massif, kita harap untuk segera dievaluasi. Demi kualitas edukasi yang diberikan kepada anak-anak,” ujar Siti di sela kunjungan kerja, Selasa (23/2/2021).
Siti menambahkan, kendala paling mendasar rendahnya efektivitas PJJ adalah jangkauan sinyal internet yang belum mampu menjangkau pelosok daerah. Selain persoalan ekonomi peserta didik, dalam memenuhi fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pendidikan daring tersebut. Dia berharap, ada langkah strategis dari pemerintah dalam mengatasi persoalan ini guna menjamin pendidikan anak.
“Tentu saja ini terjadi karena ada beberapa kendala. Seperti geografis, ekonomi dan sosial. Ketika di cek langsung, kenapa tidak bisa ikut PJJ. Ternyata daerahnya tidak terjangkau sinyal, belum lagi masalah sosial yang akhirnya ada siswa didik ini menikah. Dari sini kita bisa melihat, bahwa dari PJJ ini ada kendala. Walaupun ini terjadi tidak lepas akibat dari Covid-19. Tentu ini jadi catatan untuk kita, mengenai dampak dari Covid-19 dan PJJ ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti agar masalah ini tidak terulang dan pendidikan kita tetap berjalan baik. Walaupun dalam situasi ini,” harapnya. (Yuliantono)
Sumber: Fraksi PKS DPRD Jawa Barat