Jakarta (24/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mempertanyakan progres perkembangan sejumlah rencana efisiensi biaya operasi PT PGN, diantaranya proyek integrasi pipa PGN SSJW 1 dan SSJW 2 dengan pipa Pertagas Cirebon-Cilegon milik Pertagas.
“Dengan demikian, gas yang berasal dari Sumatera tidak perlu jauh dibawa PGAS ke Karawang. Begitu pula sebaliknya, gas dari Pertamina EP tidak perlu dibawa jauh-jauh ke Cilegon. Yang ingin saya tanyakan, proyek ini sudah dijalankan atau belum? Karena pasti akan berdampak pada efisiensi dan peningkatan kinerja PT PGN,” tanya Rofik.
Rofik menyampaikan hal itu saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementrian ESDM RI, Dirut PT PGN, Dirut PT Krakatau Steel, Dirut PT Krakatau Daya Listrik, Rabu (24/03).
Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VII itu juga mempertanyakan rencana PT. PGN melakukan proyek jangka menengah, sudah dijalankan atau belum. Seperti proses penggabungan usaha yang sejenis di PGN, seperti PGAS dan Pertagas. Apakah sudah dijalankan atau bagaimana progresnya.
“Karena penggabungan usaha ini pasti akan bisa memberikan efisiensi juga. Termasuk rencana bisnis non-pipa, seperti CNG dan LNG, serta bisnis pengangkutan, apakah sudah dijalankan oleh PT PGN? Karena PGN dengan menjual harga murah US$ 6/MMBTU pasti akan menggerus net profit perusahaan,” ujar Rofik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Beleid ini mematok harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri manufaktur dan sektor ketenagalistrikan.
Menurut Rofik, harga gas Indonesia dari dulu secara existing masih sangat besar rata-rata US$ 8,5 per MMBTU. Tetapi harga gas di kawasan Asia Tenggara kita tidak kompit. Seperti Malaysia US$ 6,5 turun menjadi US$ 4. Thailand US$ 7,5. Singapra US$ 4. Kita hanya menang dengan harga gas di Cina.
“Yang menarik, Dirut Utama PGN Bapak Suko Hartono, pernah menyampaikan PT PGN mendapat tugas yang cukup berat karena harus menyalurkan gas untuk tujuh sektor industri manufaktur dan sektor ketenagalistrikan dengan harga yang kompetitif yakni US$ 6 dolar per MMBTU.” ungkapnya.
“Bapak Suko bilang siap membuat strategi menarik meski menjual harga gas murah tapi yakin kinerja PT PGN akan terus naik bahkan semakin produktif. Saya yakin dengan strategi itu dan kita semakin tahu bahwa sebuah perusahaan negara seperti BUMN PGN jika dikerjakan dengan baik maka ujungnya tentunya net profit yang sangat menarik bagi bangsa.” imbuh Rofik.
Karena itu, lanjutnya, BUMN punya sangat banyak kesempatan untuk mendapatkan laba yang baik untuk negara dan kembali kepada masyarakat. Sayangnya, hari ini kita baru mendapatkan info ini bahwa PGN bisa tetap profit dengan berbagai startehi efisiensi biaya produksi meski hanya menjual gas dengan harga US$ 6/MMBTU untuk tujuh sektor industri khusus.
“Langkah-langkah seperti ini mengapa tidak dipikirkan oleh manajemen sebelumnya atau BUMN lainnya sehingga BUMN seperti PGN terus tergerus kinerja keuangannya dengan alasan menjalankan mandatory layanan bagi masyarakat.” katanya.
Lebih jauh Rofik mengingatkan, meski sebagai BUMN yang dituntut kontribusi pemasukan bagi keuangan negara, PT PGN juga mempunyai tugas mandatori yaitu memberi layanan yang baik terkait kesediaan energi dalamhal ini gas yang baik dan terjangkau untuk masyarakat.
“Untuk itu saya mohon penjelasan, bagaimana progres PGN untuk penyediaan produk metanol untuk membantu program B30 dan B50 yang menjadi program grand energi oleh pak Jokowi, apakah sudah dijalankan?” tanyanya.
Rofik juga mempertanyakan rencana program 4 juta jargas rumah tangga sebagai salah satu bentuk mandatori kepada masyarakat. Kapan PT PGN bisa membangun jargas ini mandiri tanpa APBN. Karena salah satu keinginan kita adalah PT PGN bisa menyelesaikan proyek 4 juta jargas rumah tangga ini tidak melulu ditopang APBN.
“Tetapi bisa dilaksanakan mandiri oleh PGN. Karena selama ini jargon membangun jargas ini hanya rencana, rencana dan belum ada realisasinya,” kata Rofik.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI