Bandung, rmoljabar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak bisa sendiri dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Perlu kerja sama dan kolaborasi semua pihak agar persoalan yang dihadapi anak dapat benar-benar diselesaikan hingga ke akar.
Atas dasar itu, Anggota DPRD Jabar, Haru Suandharu gencar menyosialisasikan Perda No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan memahami perda tersebut, masyarakat diyakini bisa menjadi bagian dalam penyelesaian persoalan anak.
“Pemerintah Provinsi gak bisa one man show, harus kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, khususnya Pemkab dan Pemkot supaya tidak lagi ada anak-anak yang gak bisa sekolah, tidak mendapatkan pelayanan dari negara,” ujar Haru usai Sosialisasi Perda No 23 Tahun 2021 di Hotel Narapati Indah, Kota Bandung, Sabtu (6/4).
Dikatakan Haru, berbagai persoalan yang hingga hari ini masih dialami anak-anak karena orangtua belum memahami kewajibannya dalam memenuhi hak anak. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab lain yang membuat anak kerap menjadi korban kekerasan.
“Makanya mulai dari pengangguran, masalah keluarga, harus menjadi perhatian. Artinya pemerintah punya peran mendukung sektor swasta karena swasta juga lagi berat dari segi ekonomi,” kata Haru.
Ketua DPW PKS Jabar tersebut pun mendorong agar pemerintah menghadirkan program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Misalnya melalui padat karya, memberikan pelatihan keterampilan bersertifikat, dan membantu pengembangan UMKM.
“Yang jangan kita lupakan adalah ada kaitan antara masalah ekonomi dengan kerawanan sosial, ini adanya di hilir. Jadi kita gak bisa sibuk di hilir terus, kita harus naik ke hulu. Gimana kondisi keluarganya, gimana kondisi ekonominya,” beber Haru.
Haru mengingatkan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini anak-anak merupakan aset terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga, penting bagi negara untuk mempersiapkan anak-anak supaya menjadi SDM yang unggul ke depan.
“Kalau kita abai mempersiapkan SDM. Misalnya stunting kita biarkan, pengangguran kita biarkan, nanti lari ke anak mengalami kekerasan, dan ujungnya lost generation. Kalau udah lost generation itu susah, tamat satu bangsa kalau anaknya hilang ataupun ada, tapi lemah,” tegasnya.
Maka dari itu, Haru kembali mendorong dan meminta pemerintah lebih meningkatkan kolaborasi baik dengan swasta, akademisi, komunitas hingga media. Dengan kolaborasi, ia meyakini berbagai persoalan yang terjadi saat ini, termasuk kaitan anak-anak bisa diselesaikan.
“Panggung negara itu bukan milik pemerintah saja, kita ikut berperan. Kita harap ke depan Pemprov mampu mengkolaborasi, dia yang harus menjadi inisiator, tapi melibatkan semua supaya masalah satu-satu selesai,” pungkas Haru
Sumber: Fraksi PKS DPRD Jawa Barat