Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak bisa bergerak sendiri dalam melindungi serta memenuhi hak anak. Diperlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak agar permasalahan yang dihadapi anak-anak dapat diatasi hingga ke akar permasalahannya.
Menyadari hal tersebut, Anggota DPRD Jabar, Haru Suandharu, terus aktif dalam menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan pemahaman yang baik terhadap perda ini, diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami anak-anak.
“Pemerintah Provinsi tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten dan kota. Tujuannya agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan layanan dari negara,” ujar Haru dalam Sosialisasi Perda No 23 Tahun 2021 di Hotel Narapati Indah, Kota Bandung, Sabtu (6/4).
Menurut Haru, banyak permasalahan anak yang masih terjadi hingga saat ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap kewajibannya dalam memenuhi hak anak. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama yang sering kali membuat anak menjadi korban kekerasan.
“Masalah seperti pengangguran dan konflik dalam keluarga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus berperan dalam mendukung sektor swasta, karena saat ini sektor swasta juga sedang menghadapi tantangan ekonomi,” jelasnya.
Sebagai Ketua DPW PKS Jabar, Haru juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah program padat karya, pelatihan keterampilan bersertifikat, serta dukungan bagi pelaku UMKM.
“Kita tidak boleh melupakan bahwa ada keterkaitan antara permasalahan ekonomi dan kerawanan sosial. Jika kita hanya fokus pada akibatnya, tanpa menyelesaikan akar permasalahannya, persoalan ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, kita harus melihat bagaimana kondisi keluarga dan ekonomi mereka terlebih dahulu,” tambahnya.
Haru menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini anak-anak, merupakan aset paling berharga bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara harus mempersiapkan mereka agar menjadi generasi unggul di masa depan.
“Jika kita mengabaikan persiapan SDM, misalnya dengan membiarkan kasus stunting dan pengangguran, maka dampaknya akan berujung pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Akibat terburuknya, kita bisa kehilangan satu generasi atau bahkan memiliki generasi yang lemah,” tegas Haru.
Untuk itu, ia kembali mendorong pemerintah agar lebih meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, komunitas, hingga media. Menurutnya, dengan kerja sama yang kuat, berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, dapat diselesaikan.
“Panggung negara bukan hanya milik pemerintah. Semua pihak harus turut berperan. Harapan kami, ke depan Pemprov Jabar bisa menjadi inisiator yang menggerakkan kolaborasi ini agar setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.