Jakarta (16/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton pada 2021 ini.
Hal itu dikatakan Slamet dalam webinar nasional tentang polemik impor garam mau sampai kapan? Yang digelar bidang tani nelayan DPP PKS.
“Luas laut yang membanggakan tapi belum bisa kita banggakan dengan potensi yang mampu dikelola,” kata Slamet, Jumat, (16/04).
Legislator asal Sukabumi ini menjelaskan bahwa dari total neraca garam Indonesia, 2,9 juta ton di antaranya berasal dari impor. Alasan pemerintah dalam melakukan impor ini selalu sama, yakni produk lokal yang dianggap belum memenuhi standar.
“Justru di sini seharusnya pemerintah berperan dengan mendorong pengembangan produk dalam negeri,” jelas Slamet.
Slamet juga memaparkan kebiasaan impor garam ini tidak hanya terjadi pada tahun 2021. Sebab dalam periode 2010-2019, Indonesia rata-rata mengimpor 2,3 juta ton garam per tahunnya.
“Impor ini 80 persen Australia, 19 persen dari India, sisanya negara lain,” tutupnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI