Jakarta (27/04) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi semangat patriotik masyarakat Indonesia merealokasi anggaran masing2 yg sedikit itu untuk membuat program patungan pembelian kapal selam yang diinisiasi oleh Pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Ustadz Abdul Somad.
Pria yang akrab disapa HNW ini juga meminta Pemerintah untuk seharusnya bijak merespons dengan merealokasi APBN untuk program-program yang memang sangat urgen seperti pembaharuan Alutsista.
Inisiatif pembelian kapal selam tersebut sebagai respon konstruktif dari peristiwa tragis tenggelamnya KRI Nanggala 402, dan gugurnya 53 personil-personil terbaik Angkatan Laut.
“Saya sangat mendukung inisiatif masyarakat membuat gerakan tersebut. Ini jadi seperti mengingatkan pada sejarah dulu, dimana umat Islam di Aceh patungan membantu Pemerintah Republik Indonesia, di awal kemerdekaan, untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia. Tap selain itu, semestinya ini juga menjadi kritik dan pengingatan bagi pemerintah, agar lebih bijak dalam pembuatan anggaran, jangan sampai hal-hal yang sangat urgent seperti soal alutsista tidak diprioritaskan, sementara proyek-proyek yang tidak urgent malah didahulukan. Dengan adanya gerakan masyarakat itu, mestinya Pemerintah segera melakukan realokasi APBN untuk Alutsista serta program mendesak lainnya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (27/04).
HNW sapaan akrabnya mengatakan ada berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang cenderung tidak memenuhi aspek urgensi dan manfaatnya bagi Bangsa dan Negara. Sehingga dengan terjadinya gerakan patungan dari Masyarakat tersebut mestinya Pemerintah segera lakukan realokasi anggaran untuk berbagai program yang lebih urgen dan menjadi hajat Rakyat, Bangsa dan Negara.
HNW mencontohkan anggaran pembangunan ibukota negara yang memakan dana APBN saja hingga Rp 89 triliun. Padahal dengan masih berlangsungnya covid-19 dengan segala dampaknya, juga terbatasnya APBN yg masih mengandalkan hutang LN, perpindahan ibukota tidak urgen untuk saat ini. Atau suntikan Rp 20 triliun untuk BPUI dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.
“Anggaran semacam itu seharusnya direalokasi, selain untuk penanganan Covid-19 beserta dampak-dampak sosialnya, juga untuk membeli atau memperbaharui alutsista, seperti pembelian atau memproduksi sendiri kapal selam. Daripada menyuntikan Rp 20 Triliun ke Jiwasraya yang dananya dikorupsi oleh pimpinannya sendiri, dan Rp 89 Triliun untuk proyek IKN, lebih baik dipakai untuk membantu PT PAL agar dapat segera memproduksi kapal selam, yang setiap kapal selam produk PT PAL senilai Rp 1,5 Triliun,” jelasnya.
HNW selanjutnya menuturkan bahwa rakyat yang sedang susah saja mau merealokasi anggaran mereka yang sedikit itu untuk membantu Negara, mestinya Negara dengan APBN yang ada juga bisa merealokasi anggarannya. Kalau separuh saja dana APBN untuk proyek IKN sebesar Rp 89 Triliun dan suntikan APBN untuk Jiwasraya sebesar Rp 20 Triliun yang direalokasi untuk peremajaan Alutsista, maka Indonesia bisa membeli sejumlah kapal selam, ditambah dengan kapal perang atau kapal patroli laut lainnya untuk mengamankan teritori kedaulatan laut dan kekayaan laut Indonesia yang sudah diinformasikan kerap dibobol oleh kapal selam atau kapal perang asing, maupun juga untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia yang dicuri oleh nelayan asing.
“Itu jelas lebih urgent, lebih bermanfaat, dan bisa menyelamatkan marwah Negara. Dan agar dengan demikian Negara dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau Rakyat yang anggarannya sangat terbatas saja mau patungan dan dengan itu merealokasi anggaran belanja mereka yg cuma sedikit, maka harusnya Pemerintah juga bisa merealokasi APBN-nya yang besar itu dari dipergunakan untuk hal-hal yang tak urgent untuk direalokasi bagi program-program yang urgent seperti pembelian kapal selam dan alutsista lainnya,”pungkas HNW.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI