Jakarta (31/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mendukung pembangunan Smelter di Pomako Mimika Papua untuk diteruskan sampai selesai.
Hal itu, Menurut Rofik, untuk mendukung program hilirisasi industri pertambangan dan mendorong multiplier efek ekonomi di daerah.
“FPKS mendukung pembangunan Smelter di Pomako Papua untuk dapat diteruskan dalam rangka hilirisasi industri pertambangan dan mendorong multiplier efek ekonomi di daerah,” kata Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Rofik mengatakan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kemen ESDM RI, Dirut Mind-ID, dan Pemerintah Provinsi Papua tentang Kepemilikan Saham pada PT Freeport Indonesia, Rabu (31/03).
“Yang menjadi problem, kenapa kita dengan mata telanjang tahu begitu besar penambangan di Papua dan tidak pernah habis-habis, bahkan semakin hari semakin bertambah, kenapa sekadar memberikan Smelter saja. hanya janji-janji, hanya ngomong saja, hanya menjadi sesuatu yang menjadi angan-angan,” kritiknya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Jateng VII ini, keberadaan Smelter ini sudah sangat penting. Kalau seandainya Smelter ini sebagai bentuk semangat nasionalisme untuk mengelola tambang sendiri, untuk bisa mengoptimasi di negeri sendiri maka semestinya kita harus mendorong dan memastikan menjadi kenyataan di tahun-tahun ini.
“Bahkan menjadi semangat kita di Komisi VII DPR RI agar pembangunan smelter selesai di periode ini. Jangan sampai berlalu begitu saja dan di periode berikutnya muncul lagi, dan Smelter hanya menjadi angan-angan lagi,” ingatnya.
Penyelesaian pembangunan Smelter ini juga disampaikan Pemprov Papua. Dengan kepemilikan saham Indonesia yang mayoritas (saham Pemda Papua) maka perusahan wajib memperhatikan dalam rangka hilirisasi industri pertambangan maka pembangunan Smelter di Pomako Mimika Provinsi Papua dapat diteruskan.
Rofik mengapresiasi semangat masyarakat Papua yang telah memperjuangkan hak-haknya atas kekayaan Papua yang sangat melimpah.
“Kami sangat support kepada Papua yang telah memberikan kontribusi begitu besar untuk pendapatan negara agar benar-benar bisa merasakan kekayaannya sendiri dengan optimal,” ujar Rofik.
Menurut Rofik, dari sejak zaman Presiden Soekarno tahun 1961-1963 Freeport sudah dijalankan sampai beberapa presiden. Selama 60 tahun lebih kekayaan alam Papua semakin hari semakin dikeruk diambil tembaganya. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh.
“Di laporan yang ada, prognosa 2021 bahkan Freeport akan memberikan prognosa 2x lipat revenue yang akan didapatkan. Saya tidak ingin prognosa 2x lipat produksi tahun ini kembali lagi kekayaan ini hanya lari keluar negeri dan tidak kembali ke Indonesia,” katanya.
Data dari rilis Freeport McMoran memperkirakan, pada 2021 produksi tembaga sekitar 1,4 miliarpon dan produksi emas sekitar 1,4 jutaons. Target produksi tersebut hampir dua kali lipat tingkat yang diproyeksikan pada tahun 2020 lalu.
Rofik sangat yakin bahwa rakyat Papua yang kekayaannya sangat melimpah mempunyai hak yang sangat besar untuk menikmati anugerah Allah SWT. Sebab Papua adalah tanah anugerah Tuhan tetapi rakyatnya jauh dari kesejahteraan,” katanya.
Dan hal ini menjadi sebuah PR besar bagaimana upaya Presiden Jokowi untuk divestasi Freeport untuk rakyat Indonesia sebesar 51,236 persen benar-benar bisa memberikan kontribusi yang maksimal.
“Menjadi semangat bersama bagaimana saham 51,236 persen itu benar-benar menunjukkan nasionalisme bahwa Freeport adalah milik Indonesia,” tandasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI