Jakarta (08/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin pada rapat terakhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 dengan mitra Komisi IV meminta kepada Pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada kerusakan Mangrove di luar kawasan hutan Wilayah Timur.
Rapat bersama antara Komisi IV bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sekaligus dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan oleh Akmal dijadikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar kawasan mangrove di Indonesia.
“Laju kerusakan mangrove di luar kawasan hutan wilayah timur Indonesia juga cukup tinggi terutama pada wilayah yang terdapat aktivitas tambang, sebagai contoh Kalimantan 11% kritis, Sulawesi 29% kritis, Bali, NTB, NTT 32% kritis, Maluku dan malut 7,3% kritis dan papua 1,6% kritis. Seharusnya sebarannya bisa lebih proporsional untuk membendung alih fungsi hutan mangrove”, kata Akmal membacakan data yang diterima.
Politisi PKS ini mengingatkan, Pada tahun 2021 KKP berencana melakukan penanaman mangrove secara regular pada 21 titik yang mayoritas dilaksanakan di wilayah barat Indonesia.
“KKP juga mendapatkan tambahan anggaran 43 M untuk penanaman mangrove yang kalau dilihat sebarannya masih terpusat di wilayah Jawa saja,” ungkapnya.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini berpendapat, Pengelolaan hutan mangrove selain dipandang dari sisi ekologis, juga memiliki dimensi social dan ekonomi.
Pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman kembali bisa menyerap tenaga kerja. Namun Ia memandang bahwa istilah padat karya bukan saja pada proses pengerjaannya tetapi harus dilihat dalam sebuh perspektif jangka panjang bagaimana ekosistem mangrove ini memberikan dampak social ekonomi yang baik bagi masyarakat pesisir.
“Salah satu yang menjadi perhatian dari fraksi PKS adalah adanya usulan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar kurang lebih 1,9 T dengan rincian 1,7 T adalah usulan pinjaman dan 212 Miliar usulan hibah luar negeri terkait dengan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Dan Mangrove – Lautan Sejahtera (Insan Terang Lautra). Saya berharap, adanya dukungan anggaran yang ada ini, ada pemerataan perbaikan program mengurangi kerusakan Mangrove Di Luar Kawasan Hutan merata seluruh Indonesia”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI