Jakarta (02/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menyesalkan kebijakan anggaran negara yang terkesan tambal sulam.
“Hal tersebut bisa tergambar dari pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, pensiunan, dan aparat. Awal tahun dinyatakan akan full, tapi sekarang diumumkan akan dipotong,” ujar Hidayatullah di Medan, Sumatera Barat (02/05).
Menurut Anggota Fraksi PKS ini, Pemerintah padahal menambahkan anggaran yang menanggung pajak barang mewah untuk kendaraan roda empat dan PPN Properti melalui anggaran insentif pajak sebesar Rp 8 triliun.
“Ini kontradiktif, mobil yang masuk kategori barang mewah malah dibiayai negara sementara THR yang berkontribusi langsung terhadap daya beli masyarakat malah di potong sebesar Rp 14,6 triliun,” kata Hidayatullah.
Hidayatullah melihat Pemerintah berusaha menggeser dan mengutak-atik anggaran karena semakin terbatasnya kemampuan fiskal negara.
“Seharusnya jika alasan kementerian keuangan bahwa pemotongan THR ini untuk membantu pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang lain, maka tak perlu acara groundbreaking ibukota baru sebesar Rp 1,7 triliun saat situasi seperti sekarang,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Hidayatullah berpendapat bahwa setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat dengan mempertimbangkan prioritas yang paling maslahat bagi perkonomian.
“Seperti insentif PPnBM ini kan secara keseluruhan sedikit sekali berdampak terhadap ekonomi, sebab data tahun lalu menyebut kontribusi mobil terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 0,65 persen saja, sangat minin,” ujarnya.
“Jangan sampai ada lagi kebijakan anggaran yang tambal sulam, tiba-tiba ada insentif pajak barang mewah sementara THR yang sudah dijanjikan dibayar full malah dipotong, negara harus berpihak kepada yang rakyat dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat,” ujar Hidayatullah.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI