Lambannya Serapan Anggaran KLHK dan BRGM Dinilai Legislator PKS sebagai Langkah Mundur

Jakarta (25/06) — Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet mengkritisi masih lambatnya penyerapan anggaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Hal ini terlihat dari data awal kuartal III tahun 2021 serapan anggaran KLHK masih sebesar Rp.2.75 Triliun atau 30 % dari total alokasi anggaran KLHK, sementara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga dinilai politisi senior PKS ini masih sangat lamban mengingat serapan anggarannya hanya mencapai 8,65 %.

“Tentu lambannya penyerapan anggaran adalah merupakan langkah mundur, sebab masyarakat menunggu langkah-langkah konkret kita semua untuk men-deliver program. Kami meminta KLHK untuk dapat mempercepat realisasi anggaran, utamanya adalah anggaran berbasis kegiatan masyarakat serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha ekonomi produktif,” ujarnya kepada Kementerian KLHK dan BRGM di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/06/2021).

Slamet juga meminta KLHK agar mendorong untuk anggaran pada sektor kegiatan anggaran berbasis masyarakat dengan total mencapai Rp.482 Miliar dapat dipercepat realisasinya, sehingga dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat.

“Begitupun seluruh Anggota Komisi IV diharapkan dapat berkolaborasi untuk dapat mengimplementasikannya sepertinya halnya program Kebun Bibit Rakyat dan Bang Pesona,” ungkapnya.

Terakhir, Slamet memberikan catatan bahwa usulan penambahan anggaran KLHK sangatlah besar, bahkan meningkat sekitar 83 % dari pagu indikatif yang telah di tetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 7,1 Triliun.

“Prinsipnya kami mendukung untuk adanya usulan peningkatan anggaran tersebut, namun harus lebih banyak di fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak sosial yang besar seperti perhutanan sosial, penanganan limbah, dan restorasi gambut-mangrove,” pungkasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI