Jakarta (12/06) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ultra Mikro aktif melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari ancaman predator yang berpotensi mematikan UMKM.
BUMN Ultra Mikro (UMi), kata Amin, harus bisa menjadi sandaran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menyelesaikan persoalan dan memfasilitasinya naik kelas.
Hal itu disampaikan Amin saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi program integrasi ekosistem ultramikro yang digelar Genpro (Global Entrepreneur Professional) di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021).
“Holding BUMN UMi dibentuk melibatkan Bank Rakyat Indonesia, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PMN),” ungkapnya.
Wakil Ketua DPP PKS Bidang Jatijaya itu mengungkapkan, tahun 2020, ada 15 juta nasabah usaha ultra mikro yang mendapat akses pembiayaan dan 19.8 persen rasio kredit. Tahun 2024, BUMN Ultra Mikro ditargetkan membiayai 29 juta nasabah usaha ultra mikro dengan rasio kredit 22 persen.
Secara nasional saat ini terdapat 64 juta UMKM yang merupakan 99 persen dari usaha atau bisnis di Indonesia. Sebanyak 57 juta di antaranya adalah pelaku usaha ultra mikro.
“Ultra ini belum masuk mikro, karena saking kecilnya seperti orang jual gorengan, cilok, bakso dorong,” katanya.
Wakil Rakyat dari Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengatakan, harus ada itikad politik dari pemerintah dan komitmen untuk membesarkan para pelaku UMKM ini.
“Ini dikarenakan sampai saat ini menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, baru 11 persen UMKM atau sekitar 7,05 juta pengusaha yang dibiayai lembaga pendanaan formal. Sekitar 16 persen atau 10,25 juta UMKM masuk ke platform digital,” ungkapnya.
Sementara menurut data Bank BRI, 11,4 juta UMKM terlayani perbankan dan lembaga jasa keuangan formal, lima juta UMKM pinjam ke rentenir, tujuh juta pinjam ke kerabat, dan sisanya belum tahu mau pinjam ke mana.
“Banyaknya jumlah pelaku UMKM ini sebenarnya bukan berita gembira, karena menandakan bahwa iklim bisnis di Indonesia belum sehat. Dengan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 15.434,2 triliun dan pendapatan per kapita yang lumayan, yang besar sekali sangat sedikit. Sementara mayoritas kecil-kecil,” kata Amin.
BUMN Ultra Mikro (UMi) bisa mengambil peran dalam hal ini. Setidaknya ada lima indikator keberhasilannya.
“Pertama, holding BUMN UMi, harus mampu menjadikan kinerja PT PNM, PT Pegadaian dan PT Bank BRI yang selama ini sudah bagus menjadi jauh lebih bagus lagi,” jelasnya.
Ia pun menyarankan Holding BUMN UMi ini tetap mempertahankan karakteristik khas anggota yang terbukti cocok dan memberikan kenyamanan bagi nasabah kecil. Kedua, BUMN Ultra Mikro ini harus mampu menjadi sandaran UMKM dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama dalam menjadikan UMKM bankable atau mudah mengakses pembiayaan perbankan. BUMN ini juga perlu menyediakan kredit berbunga rendah maupun skema syariah (bagi hasil) dan memfasilitasi UMKM Go Digital.
“Indikator lainnya adalah keberhasilan memfasilitasi UMKM untuk naik kelas, baik dari sisi omset dan pemasaran maupun nilai aset mereka. Sehingga UMKM mampu berkontribusi lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja maupun sumbangannya pada PDB. Kontribusi UMKM terhadap PDB saat ini mencapai 61 persen,” kata Amin.
Amin meminta holding BUMN Ultra Mikro berperan aktif dalam melindungi UMKM dari ancaman predator, yaitu perusahaan-perusahaan besar termasuk raksasa platform digital yang mengancam eksistensi UMKM.
“Caranya dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM,” katanya.
Indikator terakhir, lanjut Amin, holding BUMN Ultra Mikro menjadi entry point (titik masuk) bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi warga yang ingin membuka usaha, untuk mencetak jutaan wirausahawan baru demi kemandirian ekonomi bangsa.
“Selain itu menciptakan stabilitas usaha bagi UMKM yang sudah ada, membantu mereka bangkit dan naik kelas,” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI