Rapat dengan BMKG dan Basarnas, Aleg PKS Minta Penambahan Alat Peringat Dini dan Pelatihan Mitigasi bagi Dapil

Tasikmalaya (29/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat meminta pemerintah meninjau kembali pagu indikatif Basarnas tahun 2022 yang turun dibanding tahun lalu, mengingat sebagai garda terdepan dalam kebencanaan.

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat virtual Komisi V DPR dengan Sestama BMKG dan Sestama Basarnas (28/06/06)

“Pemerintah harus meninjau Kembali pagu indikatif tahun 2022. Dengan anggaran yang ada saat ini saja Basarnas sudah kesulitan. Padahal Indonesia rawan bencana ditambah menghadapi wabah virus Covid-19. Cakupan wilayah kerja Basarnas sangat luas,butuh anggaran yang memadai. Belum lagi Basarnas harus siap siaga 24 jam,” ungkapnya.

Kemudian Toriq mengatakan kalaupun Pemerintah tetap memutuskan tidak menambah anggarannya, dia meminta Basarnas tidak mengurangi tugas pokok dan fungsinya. Alasannya kerawanan bencana saat ini masih terjadi. khusus di dapilnya, Toriq juga meminta agar Basarnas memberikan pelatihan SDM dalam mitigasi bencana.

“Tasikmalaya disebut menempati posisi ke dua sebagai daerah rawan bencana se-nasional. Namun kerawanan dari sisi resiko atau dampak dari bencana menempati urutan kelima. Artinya berbagai kesiapan mulai dari sumber daya manusia dan logistik guna menghadapi bencana alam penting dimiliki oleh kami,” tegasnya.

Lain halnya dengan BMKG, lanjut Toriq, pagu indikatif Tahun 2022 badan ini ditambah oleh Pemerintah. Namun penambahannya belum signifikan mengingat tugas BMKG memberikan peringatan dan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat untuk mengurangi risiko-risiko bencana menggunakan peralatan, maka alat-alat pendeteksi BMKG penting diupgrade baik kualitas maupun kuantitas.

“Indonesia berada di ring of fire, kawasan cincin api. Negara ini memiliki gunung-gunung api yang aktif. Banjir dan longsor juga selalu setiap tahun ada, ini juga terjadi di dapil saya. Oleh karenanya Pemerintah harus menambah anggaran untuk peningkatan kualitas alat deteksi BMKG. Karena sangat penting,” ungkapnya.

Ia juga meminta penambahan alat deteksi kepada BMKG di dapilnya, mengingat Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 351 Desa memiliki potensi bencana cukup besar.

Selain potensi bencana tsunami untuk wilayah selatan, Tasikmalaya juga rawan terjadinya bencana yang disebabkan aktivasi gunung, longsor, pergerakan atau pergeseran tanah, dan banjir.



Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Top Post Ad

Below Post Ad