Oleh: Frieda Kustantina #JuruCatat
Lihainya politisi perempuan PKS ini tiada dua dalam mengaduk perasaan ibu-ibu jamaah dari 13 Majelis Taklim yang tergabung di Forum Silaturahmi Majelis Taklim Pharmindo Cibeureum Raya, Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada acara Reses Ledia Hanifa, 11 Agustus 2023.
Diawali dengan berita ngeri, tentang tewasnya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, dilanjut tayangan video perkelahian mahasiswa Jogja yang sangat brutal.
Selepas itu, Sang Ibu tetiba mengulas berita sedap bagi mereka yang sedang kesulitan biaya pendidikan. Beliau menyampaikan paparan yang memberi harapan segar di dunia pendidikan dengan P.I.P (Program Indonesia Pintar), K.I.P (Kartu Indonesia Pintar) dan bocoran kucuran bantuan dana untuk program-program Majelis Taklim.
Sebagaimana diketahui, anggota DPR.RI dari Fraksi PKS ini sudah bertahun-tahun dipercaya sebagai advisor di P.I.P , K.I.P. yang sukses. Tentu dengan setumpuk kinerja sukses lainnya.
Jadi tak heran jika Hj.Ledia Hanifa Amaliah S.Si., M.Psi.,T. kembali diajukan partainya sebagai wakil rakyat di Pemilu Tahun 2024.
Sepanjang menggeluti P.I.P dan K.I.P, telah banyak yang berhasil teradvokasi dan memperoleh bantuan dana pendidikan mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Untuk kota Cimahi, tercatat STIKes Keperawatan & Kebidanan Budi Luhur yang sudah berlangsung kerja sama dalam menangani Program K.I.P bagi mahasiswa di kampusnya.
Sebagaimana diketahui pembinaan jenjang pendidikan SMA ke bawah menjadi wewenang tugas dari pemerintah daerah. Nah, untuk memperlancar akses dan komunikasi dengan pemerintah daerah, Ledia memerlukan partner kerja yang handal. Maka terpilih H. Yoyok Switohandoyo, S.T., Caleg DPRD Provinsi Jabar 1 dan Desy Muzfida, S.Ag. Caleg DPRD Kota Cimahi Dapil Melong – Cibeureum, yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya.
“Nanti jika beliau sudah terpilih dan sudah pegang amanah masing-masing, silakan Ibu-ibu menghubungi beliau berdua buat pertanyaan yang menyangkut kebijakan pemerintah seputar pendidikan atau kebijakan bantuan dana bagi majelis taklim yang yang sudah pemerintah gulirkan“, demikian pungkasnya.
Ledia pun dengan sabar meladeni pertanyaan “seksi” seputar Sistem Zonasi Sekolah yang dirasakan masyarakat terdampak rugi. Banyak korban yang terdzolimi akibat kebijakan ini.
Semoga ada langkah pemerintah meninjau kembali kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dan terwujud sistem pendidikan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.
Sumber: Fraksi PKS DPRD Jawa Barat