Medan (20/07) — Sikap pemerintah yang menunda-nunda pencairan gaji 13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipertanyakan oleh Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah.
“Padahal gaji ke-13 meski hanya untuk PNS, mampu mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga,” kata Hidayatullah di Medan (20/07).
Menurut legislator PKS ini konsumsi rumah tangga paling besar kontribusinya atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang 50-60 persen atas PDB.
“Apa saja yang bisa mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga, Pemerintah harus gerakkan. Apalagi sifatnya transfer langsung kepada rakyat,” ujarnya.
Efek pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya konsumsi rumah tangga di kuartal-I 2020 menjadi 2,84 persen dan kuartal-II akan melemah secara signifikan.
“Jika mau mengantisipasi agar Indonesia terhindar resesi ekonomi maka harus segera dipulihkan konsumsi rumah tangganya,” ujar Hidayatullah.
Menurut Hidayatullah terkait teknis pencairan gaji ke-13 PNS ini bisa saja dibatasi untuk eselon III ke bawah saja yang jumlahnya mencapai 400 ribu jiwa.
“Untuk eselon I dan II diperkirakan masih mampu bertahan karena pendapatannya cukup memadai,” ujarnya.
Selama ini pemerintah telah mengalirkan dana bantuan kepada sejumlah BUMN pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp152,15 triliun dan Himpunan Bank Milik Negara sebanyak Rp 30 triliun.
“Pemerintah jangan hanya mendorong dari sisi insentif bagi perusahaan dan pengusaha saja, tapi harus dorong daya belinya dari sektor masyarakat juga agar berimbang,” pungkas Hidayatullah.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI