DPR RI

NTP dan NTN Jadi Indikator Penyusunan RAPBN 2021, Aleg PKS: Anggaran Harus Diperhatikan

Jakarta (02/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet mengatakan, ketika Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijadikan salah satu indikator untuk penyusunan RAPBN 2021, maka persoalan anggaran bagi pertanian harus diperhatikan.

“Dalam ruangan ini saya menyampaikan kepada Presiden, harusnya tidak dikurangi dan tidak ada pemotongan untuk anggaran pertanian. Bahkan harusnya ditambah. Awalnya tahun kemarin 21 Triliun menjadi 14 triliun, sekarang patutnya menjadi 17 T atau 18 T,” kata Slamet, Rabu (01/07/2020).

Slamet menjelaskan, ketika NTP dan NTN menjadi indikator dalam penyusunan RAPBN 2021, sudah selayaknya program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengulang program sebelumnya.

“Program Kementan dengan seluruh dirjennya seharusnya tidak meng-copy paste. Tapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani. Jadi tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan,” tukas Slamet.

Selain itu, sambung Slamet, pihaknya mengusulkan Kartu Tani tidak perlu juga diberikan kepada setiap petani. Bisa saja, lanjut Slamet, kartu tani dipersiapkan untuk satu kelompok.

“ada kendala teknis dari para petani terkait kemampuan dan mental dari petani. Ini juga terkait dengan kendala keterpaksaan para petani menjadi petani,” tegasnya.



Sumber: Fraksi PKS DPR RI