Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet menyoroti, polemik kebijakan ekspor benih lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edyy Prabowo.
Slamet menyebut, kebijakan kontroversial yang berbeda dengan menteri sebelumnya itu, dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh para jejaring politik dan mantan penyelendup dalam melegalisasi aktivitasnya tersebut demi meraup keuntungan pribadi.
“Pemerintah hadir untuk menjadi regulator yang baik. Ketika pengambilan keputusan dasarnya adalah kolusi dan nepotisme, maka akan mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan,” kata Slamet.
Slamet menegaskan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dalam kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukan berbagai perusahaan.
“Sebab ketika pengawasan lemah, maka ujungnya kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa yang akan dikorbankan,” tegas Slamet.
Pro kontra terkait ekspor benih lobster telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Menteri Eddy Prabowo membuat kebijakan dibukanya keran ekspor benih lobster alam, sementara Menteri Susi Pudjiastuti, sebelumnya melarang aktivitas tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perusahaan eksportir benih lobster terus bertambah semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan aturan yang memperbolehkan praktik tersebut beberapa waktu lalu. Saat ini, jumlahnya telah mencapai 30 perusahaan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI