Jakarta (06/07) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, meminta Mendagri tidak hanya memberikan deadline kepada kepala daerah untuk mencairkan dana pilkada yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun memberikan solusi apabila ada daerah yang kekurangan dana pilkada.
“Sangat mungkin ada daerah yang menggunakan dana alokasikan pelaksanaan pilkada untuk penanganan covid-19. Jadi tugas Mendagri tidak hanya memastikan kepala daerah segera mencairkan dana pilkada agar KPU dan Bawaslu bisa mempersiapkan persiapan pilkada dengan baik, tetapi juga mencari solusi termasuk mengkomunikasikan penggunaan APBN untuk membantu daerah-daerah yang kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada. Apalagi anggaran pelaksanaan pilkada 2020 menjadi lebih besar, karena pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan,” tutur Surahman.
Surahman Hidayat mengingatkan persiapan pilkada sudah semakin sempit, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan bulan desember 2020, maka persiapan perangkat pelaksana dan perlengkapan pelaksanaan harus sudah mulai dipersiapkan.
“Anggaran pendukung sudah sangat diperlukan KPU dan Bawaslu dalam persiapan tahapan pilkada. Terlambatnya pencairan anggaran akan dapat menyebabkan kekacauan pelaksanaan pilkada, yang ujungnya berpotensi terjadinya konflik sosial. Ditengah situasi sulit saat ini, masyarakat sangat rentan tersulut emosi,” kata Surahman.
Lebih lanjut Surahman menyampaikan bahwa Mendagri seharusnya sudah mempunyai peta mana daerah yang berpotensi kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada.
“Mendagri perlu berkomunikasi secara intens dengan kepala daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini, untuk mengetahui kondisi keuangan masing-masing daerah, mendagri harus aktif, tidak menunggu laporan daerah,” tegas Surahman.
Menurut anggota dewan daerah pemilihan Jawa Barat X ini, pandemi covid-19 membuat perekonomian daerah sangat menurun, provinsi tidak bisa menanggung apabila ada kabupaten/kota diwilayahnya yang meminta bantuan anggaran pilkada, karena APBD provinsipun sangat terdampak.
“Mendagri harus bisa membantu kepala daerah mempersiapkan anggaran pilkada buka hanya memberikan deadline bagi kepala daerah,” pungkas Surahman.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI