Solo (09/08) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR-RI asal Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, berpendapat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia.
Menurut Kharis, RUU Cipta Kerja yang memasukkan kandungan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten” ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (09/08).
“Hal ini perlu dicermati, karena IPP mengharuskan Lembaga Penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI” tambah Kharis, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.
Menurutnya, regulasi terkait penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan.
“Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, disebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen dan penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat ” ujar Kharis.
Sebagaimana diketahui, Pasal 79 draft RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58.
Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux.
Kharis berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI