Jakarta (26/08) — Gencarnya gelontoran dana sosial dari Pemerintah dikritisi Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS.
Sebab, menurut Ledia, guru honorer yang mayoritas bergaji sangat kecil justru tidak termasuk dalam cakupan klasifikasi penerima bansos.
“Begitu banyak bantuan sosial dianggarkan dan disampaikan pemerintah selama ini. Ada kepada masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada bagi para pengusaha mikro, kecil juga ultra mikro dan yang terbaru adalah para karyawan bergaji di bawah 5 juta akan mendapat bantuan sebesar 600 ribu rupiah per bulan. Tapi coba kita tengok bagaimana nasib para guru honorer, baik di sekolah negeri apalagi swasta, dari jenjang paud sampai SMA/SMK, mereka sampai saat ini sama sekali tidak mendapatkan bansos yang secara eksplisit teranggarkan bagi mereka. Bagaimana ini Bu Menteri, mereka tidak dapat bantuan karena mereka tidak masuk klasifikasi ?, ” tanya Ledia dalam Rapat Paripurna Tentang Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Fraksi-fraksi Terkait RAPBN 2021 yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (25/08/2020)
Ada sekitar 900 ribu guru honorer di seluruh Indonesia yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Rata-rata mereka hanya mendapatkan gaji dalam bilangan ratusan ribu, bahkan ada yang hanya mendapatkan gaji dibawah 500 ribu per bulan untuk masa bakti lebih 10 tahun.
“Bayangkan para guru honorer yang sudah bertahun tahun berjuang mendidik anak bangsa namun hanya mendapat gaji dalam bilangan ratusan ribu rupiah perbulan. Ada yang hanya bergaji 500 ribu, 200 bahkan 150 ribu sebulan. Bagi mereka bansos sebesar 600 per bulan sebagaimana yang diperoleh para karyawam bergaji di bawah 5 juta misalnya, jelas akan membantu kehidupan mereka. Namun sekali lagi, sayangnya berbagai bantuan sosial ini tidak ada yang teranggarkan bagi mereka.” ungkapnya.
Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian memaparkan bahwa dia dan fraksinya bisa memahami kepentingan dianggarkannya bansos. Karena daya beli masyarakat turun di masa pandemi ini maka perlu diperbesar dengan salah satunya kehadiran bansos. Namun, segala bentuk belanja bantuan sosial ini tentu saja harus tepat sasaran.
“Selama ini kan yang dapat itu adalah masyarakat yang masuk dalam data DTKS, sementara kita tahu bahwa data DTKS itu sendiri banyak yang tidak valid. Maka pemutakhiran data pun menjadi satu hal yang krusial termasuk bagaimana pemerintah harus membuat cakupan klasifikasi yang lebih tepat sasaran agar semua masyarakat yang memenuhi syarat, termasuk di dalamnya adalah para guru honorer bisa merasakan manfaatnya,” terang Ledia.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI