Jakarta (15/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, saat ini Pemerintah belum tegas menolak impor pangan sebagai bagian dari membangun kemandirian pangan Indonesia.
Hal ini disampaikan Johan sebagai refleksi pada hari Kemerdekaan kita bahwa ketergantungan impor pangan bisa dimaknai sebagai bentuk penjajahan baru bagi kemandirian dan kedaulatan pangan kita.
Menurut Johan, saat ini sistem dunia telah membentuk relasi ketergantungan suplay pangan yang selalu dikuasai oleh negara-negara maju, pola hegemoni pangan untuk menciptakan ketergantungan pangan adalah lahir dari semangat kolonialisme dan imperialisme.
“Maka saya mengingatkan pada momentum 75 tahun Indonesia merdeka, agar kita segera melepaskan diri dari cengkraman penjajahan pangan, yakni dengan cara focus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan kita”, ujar Johan.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa impor komoditas pangan kita mulai melonjak drastis itu sejak 2014 hingga sekarang, pada tahun 2014 impor untuk delapan komoditas pangan saja telah mencapai 22 juta ton dan bahkan pada tahun 2018 impor pangan mencapai lebih dari 28 juta ton.
“Pada tahun 2020 ini, di bulan Maret lalu saja terjadi peningkatan impor hortikultura, seperti buah dan bawang putih dari China dan negara lainnya”, papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini ingin mengingatkan kita terhadap pesan dan amanat dari Presiden Soekarno pada saat acara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI yang merupakan cikal bakal Institut Pertanian Bogor pada tahun 1952 di Bogor.
“Pertanian merupakan persoalan penting bagi bangsa dan negara, serta masalah ketahanan pangan merupakan persoalan hidup dan mati yang jika diabaikan maka kita akan mengalami malapetaka,” pungkasnya.
Berdasarkan hal tersebut, lanjut Johan, maka Pemerintah seharusnya selalu berupaya membangun kemandirian pangan dalam negeri.
“Pemerintah harus juga meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang layak serta berbagai kebijakan komprehensif untuk menghentikan ketergantungan impor pangan,” tegas Johan.
Johan merasa prihatin dengan sejarah riwayat impor pangan kita, dia mencontohkan misalnya pada tahun 1998 dan 1999 Indonesia pernah menjadi importir beras terbesar di dunia, sedangkan untuk komoditi gula pasir.
“Kita pernah menjadi importir terbesar kedua setelah Rusia padahal sebelum merdeka pada tahun 1930-an kita mengekspor gula pasir dalam skala besar di dunia,” tandas Johan.
“Demikian juga komoditi yang lain, saat ini seperti daging sapi/kerbau, buah-buahan, sayuran dan bawang putih yang memiliki ketergantungan impor mencapai 90 persen”, jelas Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mendorong pemerintah untuk melawan hegemoni impor dengan cara bekerja keras membangun kemandirian pangan.
“Semua perlu memiliki indikator yang jelas dan terukur seperti ketersediaan pangan nasional yang berasal dari produksi pangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk pangan dalam negeri serta menghentikan kebijakan impor pangan demi kemandirian pangan kita,” tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI