Jakarta (01/10) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih serius dan fokus pada agenda peningkatan kesejahteraan nelayan.
Hal tersebut ia sampaikan pada saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan jajaran Eselon 1 KKP di Gedung Parlemen, Kamis, (1/10).
“Sangat ironi jika pendapatan negara naik, tapi nelayan makin menderita,” tegas Johan.
Johan menyampaikan, bahwa kondisi saat ini, walaupun terdapat peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan perikanan namun kondisi kesejahteraan nelayan kita sangat memprihatinkan.
Disamping itu, Politisi PKS ini juga mengungkapkan agar KKP memperbaiki strategi pengelolaan Pelabuhan di tengah pandemi Covid-19 karena pendapatan nelayan telah mengalami penurunan rata-rata hingga 50% di berbagai daerah.
“Saya minta KKP memperbaiki permasalahan supply demand dimana supply tinggi namun demand masih rendah, serta memperbaiki persoalan logistik ikan, terutama saat ini pada masa pandemi, biaya logistik relatif besar karena adanya keterkaitan sangat erat antara pasokan dari hulu penangkapan ikan hingga pengolahan,” ucap Johan.
Ia menyampaikan, bahwa saat ini nelayan masih banyak menghadapi kesulitan untuk pengurusan dokumen perizinan perikanan, karena kendala faktor kondisi geografis, serta sarana pendukung instalasi online yang tidak memadai.
“Pelayanan perizinan dari Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) harus bisa mempercepat proses perizinan dalam rangka mendorong semakin banyak nelayan yang dapat melaut, dan mekanisme alur perizinan untuk perikanan tangkap harus lebih dipermudah dan dibuat sederhana,” tegas Johan.
Johan mengingatkan, untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, ia meminta agar KKP mengoptimalkan fungsi Pelabuhan perikanan sebagai Kawasan strategis dalam sistem perikanan tangkap.
“Menjadikan Pelabuhan tidak hanya sebagai pusat penangkapan ikan, namun juga sebagai pusat industry, bisnis dan perdagangan serta pusat kegiatan ekspor perikanan
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini juga menghimbau agar KKP menerapkan solusi untuk pengembangan logistic perikanan dengan cara menjadikan Pelabuhan sebagai simpul-simpul logistik.
Karena saat ini antar Pelabuhan belum beroperasi dan berhubungan dengan baik. Maka KKP mesti membuat kebijakan perikanan yang berbasis wilayah,” jelas Johan.
Selanjutnya, Johan berharap untuk kegiatan pelatihan dan pendidikan di bidang kelautan, agar KKP memberi prioritas pada pengembangan skill dari stakeholders kelautan perikanan terutama pada pengembangan sumberdaya pesisir dan kelautan.
Anggota DPR Dapil 1 NTB ini juga mencontohkan berbagai jenis pelatihan, seperti pelatihan Integrated Coastal Management (ICM), pelatihan Fish Processing and Packaging Training, pelatihan Port Authorities Pelabuhan, serta pelatihan Teknologi dan Manajemen Usaha Budidaya Laut, dan lain-lain.
“Pelatihan tersebut mesti berdampak pada peningkatan nilai tambah dan daya saing agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI