Lampung (05/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menjelaskan bahwa pengawasan dana desa menjadi penting karena tujuan pengawasan dalam rangka memastikan semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Junaidi mengatakan bahwa pentingnya peranan BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah.
“BPKP diharapkan reponsif dalam mengawal pemerintah desa agar dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, apalagi pada masa pandemi ini ruang-ruang pertanggungjawaban dana desa penting untuk diawasi,” Ujar Junaidi dalam Agenda Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Kamis (05/11)
Aleg PKS asal Lampung ini mengharapkan penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperhatikan tertib administrasi dan ketepatan sasaran.
“Idealnya penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang memang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebelumnya. Untuk itu peran pengawasan penting namun tidak bisa berjalan parsial, harus bersama-sama dan saling mengisi serta mendukung” pungkas anggota dari dapil Lampung II ini.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI