Aleg PKS Bahas Soal Ketahanan Pangan dan Tenaga Honorer Bersama DPRD Kota Bandung

Jakarta (08/12) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima silaturahim dari sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Bandung di ruang Pleno Fraksi PKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi (08/12).

“Kami dari Fraksi PKS menyambut baik kedatangan perwakilan DPRD Kota Bandung. Semoga bisa terus terjalin komunikasi antara DPR RI dan DPRD Bandung, sehingga sinergitas antara pusat dan daerah tetap terjaga”, ungkap Teddy.

Baca juga : Terima Aspirasi Mahasiswa Sumsel, Aleg PKS: Mari Kritisi dan Kawal UU Omnibus Law Ciptaker

Dalam kesempatan itu, dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan di masa pandemi. Menurut Teddy, peran daerah sangat penting untuk menjamin tersedianya bahan pangan yang bisa didistribusikan ke seluruh wilayah nasional.

“Kontribusi daerah soal ketahanan pangan ini perlu dimaksimalkan karena lumbung-lumbung pangan memang berada di daerah. Bandung punya potensi untuk hal tersebut, selain pariwisata dan pusat bisnis di Jawa Barat”, jelas anggota DPR Dapil Jabar tersebut

Selain itu, dibahas pula mengenai rencana pengangkatan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat. Teddy menjelaskan, saat ini seluruh proses yang berhubungan dengan pengangkatan honorer merupakan wewenang dari KemenPAN-RB.

Baca juga : Terima Aspirasi Guru Honorer, Teddy: Kita Minta Road Map Penyelesaian Honorer Sampai 2023

Dalam waktu dekat, pemerintah menyatakan akan mengangkat sejumlah honorer, khususnya K2, menjadi ASN ataupun PPPK melalui tes. Pemerintah melalui KemenPAN-RB dan BKN pun berencana akan menghapus tenaga honorer dari kepegawaian negara. Namun, keadaan di lapangan justru menunjukkan bahwa tenaga honorer semakin bertambah. Ini tentu menyulitkan”, ungkap Teddy.

Ia pun melanjutkan bahwa permasalahan tenaga honorer dan ASN di sejumlah daerah adalah soal kekuatan anggaran yang lemah. Hal ini merupakan sesuatu yang harus diantisipasi oleh setiap daerah, termasuk Kota Bandung.

Baca juga : HNW Serap Aspirasi Pimpinan Aisyiyah Jakarta Pusat, Mengapresiasi PKS agar Lanjutkan Perjuangan Tolak UU Cipta Kerja

“Bayangkan saja, ada daerah yang 80% APBD-nya digunakan untuk belanja pegawai. Sisanya, 20% baru dialokasikan untuk belanja langsung dan tidak langsung lainnya. Ini tentu menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Saya berharap dan merasa bahwa Bandung punya pendapatan anggaran yang lebih baik, sehingga kondisi semacam itu tidak terjadi”, tutup Teddy.



Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Lebih baru Lebih lama

ads

ads

نموذج الاتصال