Aleg PKS: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan Penyuluh dan Asuransi dalam Hadapi Ancaman Gagal Panen

Sukabumi (25/12) — Menghadapi adanya ancaman perubahan iklim La Nina di akhir dan awal tahun ini, mengundang perhatian anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet.

Menurut Slamet, seharusnya Pemerintah bekerjasama dengan BMKG untuk memetakan seberapa besar wilayah yang akan terkena dampak dan mengalami gagal panen.

“Usaha-usaha preventif dan rencana darurat harus disiapkan kalau terjadi musibah itu,” ujar Anggota DPR RI dari dapil 4 Jabar ini.

Slamet berharap beberapa hal itu harus dilakukan dari sekarang dan disiapkan agar petani tidak mengalami kerugian besar.

Menurut Slamet, Kementan tidak cukup hanya melempar tanggungjawab pada penyuluh. Sebab, lanjutnya, karena penyuluh tidak punya resources (sumberdaya) yang memadai untuk bertindak.

“Pemerintah juga tidak hanya menuntut pada petani agar ikut asuransi untuk menutupi kerugian yang dialami bila terjadi.” tandasnya.

Yang paling penting, tegas Slamet, action dari Pemerintah itu sendiri karena Pemerintah pemilik sumberdaya yang memadai.

Sebelumnya, sambung Slamet, dikabarkan bahwa Menteri Pertanian telah melakukan pembekalan kepada penyuluh Indonesia dalam menghadapi La Nina.

“Menteri juga menyarankan kepada para petani Indonesia agar mengasuransikan sawahnya. Menurut saya hal ini sama saja Menteri SYL ingin lepas tangan dari tanggung jawab Pemerintah itu sendiri, dengan menyerahkan persoalan hanya pada penyuluh dan petani,” tambahnya.

“Justru seharusnya Kementan bersama BMKG mengkaji dan menyebutkan daerah-daerah yang akan terkena dampak perubahan iklim ini,” tambah dia.

Setelah itu, kata Slamet, memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan sekarang juga. Pihaknya berharap Pemerintah harus kerja keras dan cepat, tidak cukup hanya bicara saja.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI